
PLUZ.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mulai mematangkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah melalui pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Pembahasan tersebut menjadi bagian penting dalam menyelaraskan proyeksi pendapatan daerah dengan kemampuan belanja, sekaligus memastikan program pembangunan yang direncanakan dapat menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Hal ini disepakati dalam bentuk Penandatanganan KUA-PPAS 2027, pada Rapat Paripurna Kelima Belas Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 yang dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, pimpinan dan anggota DPRD Makassar di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (15/11/2026) malam.
Mewakili Banggar DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad, menyampaikan sejumlah pandangan yang diharapkan menjadi bahan penyempurnaan dokumen perencanaan anggaran sebelum ditindaklanjuti Pemkot Makassar.
“Lewat rakat paripurna ini, kami dari Banggar DPRD Makassar menyampaikan rekomendasi atas hasil pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah,” ujarnya, dikonfirmasi ulang, Senin (16/11).
Dalam rekomendasinya, Banggar menyimpulkan secara prinsip rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2027 telah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2026.
Keselarasan tersebut dinilai menjadi landasan penting agar kebijakan anggaran tetap berada dalam koridor perencanaan pembangunan daerah. Sementara, pada pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Sehingga Banggar memberikan sejumlah catatan, terutama terkait efektivitas penyusunan belanja, ketepatan alokasi anggaran, serta optimalisasi program prioritas perangkat daerah.
“Kami dari Banggar mengapresiasi sinergi TAPD bersama perangkat daerah yang dikoordinasikan melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda),” katanya.
Menurutnya, melalui koordinasi tersebut dinilai mendukung validasi dan akurasi data, sehingga proses pembahasan anggaran dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Meski demikian, Banggar mengingatkan agar penyesuaian belanja yang dilakukan TAPD tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga harus terukur dan berdasarkan kebutuhan faktual di lapangan.
Hal ini penting agar program prioritas dan kegiatan mendesak yang telah direncanakan dalam RKPD 2027 serta RPJMD Kota Makassar 2025–2029 tetap dapat terlaksana secara optimal.
Banggar juga mencatat adanya sejumlah perangkat daerah yang membutuhkan dukungan tambahan anggaran maupun penambahan kegiatan untuk memperkuat sinergi lintas sektor.
“Salah satu poin yang mendapat perhatian khusus adalah pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2026 yang akan digeser ke tahun anggaran 2027,” demikian disampaikan politisi Demokrat itu.
Mewakili Banggar mengatakan, penggunaan SiLPA harus dilakukan secara optimal, terukur, dan akuntabel agar anggaran yang bersumber dari masyarakat dapat kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui program pembangunan dan pelayanan publik.
Dimana, penambahan anggaran kepada perangkat daerah juga dinilai perlu dipertimbangkan secara memadai, dengan tetap memperhatikan kemampuan penyerapan anggaran serta keberlanjutan penyelesaian kegiatan yang masih berjalan pada 2026.
Selain itu, Banggar turut memberikan perhatian terhadap sejumlah perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kualitas pelayanan publik, penurunan angka kemiskinan, serta pengurangan tingkat pengangguran terbuka.
“Upaya pencapaian indikator pembangunan tersebut diminta menjadi perhatian dalam penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran 2027, sejalan dengan target yang telah ditetapkan dalam RKPD,” jelasnya.
Hasil pembahasan secara terperinci antara Banggar, TAPD, dan perangkat daerah selanjutnya akan disampaikan sebagai bahan tindak lanjut dan penyempurnaan dokumen anggaran.
Melalui rapat paripurna tersebut, Banggar meminta DPRD menetapkan rekomendasi hasil pembahasan KUA-PPAS 2027 untuk kemudian diserahkan kepada Wali Kota Makassar.
Rekomendasi itu selanjutnya menjadi bahan bagi TAPD bersama seluruh perangkat daerah dalam menyempurnakan perencanaan anggaran.
“Sehingga kebijakan fiskal Pemerintah Kota Makassar pada 2027 semakin terarah, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (***)