search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

RTH Sangat Bermanfaat untuk Masyarakat Makassar

doelbeckz - Pluz.id Rabu, 16 Juni 2021 23:45
SOSIALISASI PERDA. Anggota DPRD Kota Makassar, Nurul Hidayat, menggelar sosialisasi Perda Kota Makassar nomor 3 tahun 2014 tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Hotel Pesonna Makassar, Rabu (16/6/2021). foto: humas dprd makassar
SOSIALISASI PERDA. Anggota DPRD Kota Makassar, Nurul Hidayat, menggelar sosialisasi Perda Kota Makassar nomor 3 tahun 2014 tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Hotel Pesonna Makassar, Rabu (16/6/2021). foto: humas dprd makassar

PLUZ.ID, MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar, Nurul Hidayat, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar nomor 3 tahun 2014 tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Hotel Pesonna Makassar, Rabu (16/6/2021).

Nurul Hidayat mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk komitmen antara eksekutif dan legislatif dalam hal penjagaan lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem alam di Makassar.

“Semua ini (RTH) menjadi bentuk perhatian kita bersama. Karena, RTH ini sangat bermanfaat untuk masyarakat Makassar,” jelas Nurul Hidayat.

Legislator Fraksi Golkar ini, menjelaskan, ada banyak titik di Kota Makassar yang bisa dijadikan RTH. Hanya saja, masyarakat belum tahu cara mengubah lahan tersebut menjadi kawasan RTH.

“Ada lahan di Hartaco yang bisa disulap jadi RTH, tapi belum kita tahu caranya. Padahal, di sana cukup luas. Selain itu, status lahan di sana belum jelas,” jelasnya.

Sementara, narasumber kegiatan, Sri Wahyuni, menjelaskan, jenis RTH ada dua, yakni memanjang dan mengelompok. RTH memanjang, yaitu deretan pepohonan yang ada di pinggir jalan atau jalur hijau jalan. Sementara, kategori RTH mengelompok itu seperti Taman Macan atau Taman Pakui.

“Kalau kita lihat dari regulasi, RTH itu bagian ruang terbuka. Namun, ada ruang terbuka bukan termasuk RTH,” ungkapnya.

Selain itu, kata akademisi Unhas ini, RTH juga dibagi atas RTH publik dan privasi. Dimana, RTH publik syaratnya harus 20 persen dari luas wilayah dan RTH privasi hanya 10 persen.

“Aturan ini menyebutkan RTH luas lahannya 30 persen. Itu, terdiri dari RTH publik dan privasi,” jelasnya. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top