PLUZ.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulsel melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Ruang VIP Gedung Keuangan Negara II Makassar, Kamis (8/7/2021).
Dalam rangka mewujudkan sinergi pengelolaan keuangan daerah yang bebas korupsi dan bersih,
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulsel, Syaiful, mengatakan, capaian opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 Pemkot Makassar perlu digarisbawahi, karena sebelumnya di bawah kepemimpinan Walik Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, telah berhasil mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebanyak lima kali berturut turut.
“Penandatanganan kerja sama ini sebagai langkah awal kami dalam mewujudkan komitmen bersama Pemerintah Kota Makassar terhadap peningkatan kualitas keuangan daerah dalam rangka pengelolaan keuangan negara secara good governance, juga sekaligus pendampingan untuk meraih kembali WTP,” kata Syaiful.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, mengapresiasi penandatanganan MoU bersama DJPb Provinsi Sulsel ini.
Menurutnya, dengan adanya kesepakatan MoU ini akan memberikan transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah, khususnya di Pemkot Makassar.
“Kita patut bersyukur dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman ini, Pemerintah Kota Makassar bisa lebih tranparan mengelola keuangan dan capaian target pendapatan asli daerah dapat lebih ditingkatkan, apalagi dengan adanya pendampingan dari DJPb target kita meraih kembali WTP bisa kita wujudkan,” jelasnya.
Penandatanganan MoU ini, disaksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar Muh Ansar, Kepala KPPN Makassar 1 Toding Luther serta Kepala Bagian Kerja Sama Pemkot Makassar Eda Mario Said. (***)
