PLUZ.ID, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di Kota Makassar.
Pemerintah pusat sebelumnya telah memperpanjang PPKM Level 4 ini, mulai hari ini, Senin (26/7/2021) hingga 2 Agustus 2021.
Langkah Danny Pomanto memberlakukan PPKM Level 4 di Makassar mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Suhada Sappaile.
Legislator Fraksi PDIP ini, menilai, memang harus ada tindakan tegas untuk menekan penyebaran kasus Covid-19 di ibu kota Provinsi Sulsel ini.
“Melihat dari data kenaikan Covid-19 di Kota Makassar yang semakin bertambah, memang harus ada tindakan yang betul-betul bisa menekan angka Covid-19 ini,” ujar Andi Suhada.
Meski demikian, Andi Suhada mengingatkan pemberlakuan PPKM Level 4 di Kota Makassar akan berdampak pada sisi ekonomi.
“Di sisi lain dampak ekonomi tentunya berimbas. Ini memang yang harus dipikirkan bersama secara serius,” jelasnya.
Sementara, anggota Komisi D DPRD Makassar, Yenni Rahman, mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melaksanakan PPKM Level 4, karena merujuk aturan pusat.
“Jadi mereka (daerah) mau tak mau harus melaksanakannya. Aturan itu disesuaikan juga kondisi di daerah,” ujarnya.
Meski begitu Yenni minta Pemkot Makassar memperhatikan ekonomi masyarakat, termasuk para pelaku UMKM yang tak bisa jualan lebih lama karena PPKM.
“Hanya kalau saya menekankan harus dipikirkan pemkot adalah pertumbuhan ekonomi, jangan sampai stagnan, karena dampak luar biasa dengan pembatasan adalah penjual atau UMKM. Sampai pukul 5 (17.00) harus ditutup,” tuturnya.
Apalagi, para pelaku UMKM ini, harus dituntut meningkatkan imun agar juga tak terkena Covid-19. Namun, meningkatkan imun juga butuh uang. Tapi mereka akan kesulitan, karena penghasilan berkurang.
“Imun bagus kalau antibodi bagus, antibodi bagus kalau pola sehat bagus, pola hidup bagus yang pastinya gizi bagus. Kalau ada pembatasan dan masyarakat kerjanya hanya buruh harian dan pekerjaan bersifat jasa pasti berefek. Mereka harus kuat imun tapi mereka dapat duit dari mana itu harus dipikirkan pemerintah kota,” saran Yenni. (***)
