search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Kasus Mark Up Bansos Covid-19 Makassar, Ini Tanggapan Prof Marwan Mas

doelbeckz - Pluz.id Rabu, 01 September 2021 13:00
Prof Marwan Mas. foto: istimewa
Prof Marwan Mas. foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Kasus dugaan mark up Bantuan Sosial (Bansos) untuk warga terdampak pandemi Covid-19 di Kota Makassar semakin menjadi perhatian publik.

Pasalnya, hingga pertengahan 2021 penegak hukum belum menetapkan tersangka kasus tersebut.

Penyidik hingga kini masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengetahui kerugian keuangan negaranya.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Hukum Pidana, Prof Marwan Mas, menduga kasus dugaan mark up Bansos Kota Makassar dilakukan oknum pejabat yang berwenang pada saat itu yang kemungkinan tidak sejalan dengan Moh Ramdhan Pomanto.

“Saya menduga yang otaki ini adalah pejabat yang sebelum Pak Danny menjabat,” kata Prof Marwan kepada wartawan di salah satu Warkop di Jl Toddopuli, Selasa (31/8/2021).

Prof Marwan menjelaskan, maka dari itu Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, melakukan APBD perubahan agar anggaran daerah tidak lagi disalahgunakan oknum tertentu.

“Jadi termasuk perubahan APBD Makassar Rp4,4 triliun, makanya ini mau ubah biar jelas, karena anggaran Covid-19 kemarin itu seperti ini, dikorupsi,” jelas Prof Marwan yang juga Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Bosowa ini.

Prof Marwan menilai, Wali Kota Makassar bisa lolos dari jeratan korupsi jika pejabatnya berintegritas dan mendukung penuh programnya.

“Ini kan sudah diganti camat dan penggantinya itu kita harapkan mendukung pemerintahan yang dilaksanakan Wali Kota Makassar. Jangan seperti dugaan saya bahwa camat-camat yang diganti itu tidak sepenuhnya mendukung program pemberantasan korupsi yang dilakukan Wali Kota Makassar,” ujarnya.

Maka dari itu untuk menghindari praktek-praktek korupsi, maka 15 camat yang baru saja dilantik, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar dan kelompok kerja Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) harus pro aktif mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam pengadaan barang dan jasa.

“Semua camat, pimpinan SKPD, dan kelompok kerja PBJ harus mengetahui tata cara pengadaan barang dan jasa sehingga yang menang tender betul-betul yang bersih penyelewengan,” tuturnya.

“Bagaimana Caranya? Anda harus ‘satu kata dengan perbuatan’ artinya berintegritas, profesional, dan berani melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Yaa tiga itu harus menjadi pegangan, itulah yang kita harapkan kepada Camat, SKPD dan pejabat Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa,” tambahnya.

Prof Marwan mengungkapkan, data bahwa yang paling banyak dikorupsi oknum pejabat adalah pada pengadaan barang dan jasa. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top