PLUZ.ID, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri kegiatan silaturahmi Kementerian Sosial RI, bersama pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dan kabupaten/kota se-Sulsel, Sabtu (18/4/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulsel ini, turut dihadiri Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman serta Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul.

Dari jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Munafri didampingi Kepala Dinas Sosial Makassar, Andi Bukti Dufrie.

Andi Bukti menilai, pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan program berjalan sesuai aturan.

Menurutnya, pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah pusat, sebagaimana dipaparkan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf.

“Poin-poin yang disampaikan Pak Mensos tadi, meliputi penguatan data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional), program Sekolah Rakyat, serta upaya percepatan penurunan angka kemiskinan,” ujar Andi Bukti.

Ia menekankan, DTSEN menjadi instrumen krusial dalam menghadirkan data yang akurat dan mutakhir sebagai dasar penyaluran Bantuan Sosial (Bansos).

“DTSEN ini penting supaya kita memiliki data yang benar-benar akurat. Saat ini, kami juga sementara mempersiapkan piloting digitalisasi data bantuan sosial,” jelasnya.

Andi Bukti mengungkapkan, tahap awal yang dilakukan adalah menyiapkan agen pendata yang akan diperkuat melalui Bimbingan Teknis (Bimtek).

Ia berharap, melalui langkah tersebut, kualitas data penerima bansos di Kota Makassar semakin valid, sehingga program bantuan pemerintah dapat tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Setelah proses bimtek rampung, kita akan langsung bergerak melakukan pendataan di lapangan,” jelasnya.

Diketahui, dalam forum pertemuan tersebut, Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memaparkan sejumlah program strategis Kementerian Sosial, mulai dari rencana Sekolah Rakyat, penyaluran bantuan sosial, hingga penguatan sistem data terpadu melalui DTSEN.

Ia menjelaskan, saat ini pengelolaan data bansos dilakukan secara terpusat dengan melibatkan berbagai instansi, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut terus diperbarui guna memastikan akurasi penerima manfaat.

“Dengan sistem ini, kita ingin meminimalkan kesalahan penyaluran, seperti bantuan,” ujarnya.

Gus Ipul menekankan pentingnya percepatan pemutakhiran data oleh pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan.

Ia juga memastikan masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan apabila merasa berhak menerima bantuan.

“Mekanisme usul sanggah menjadi bagian dari sistem pengawasan terbuka yang disiapkan pemerintah,” tuturnya. (***)