PLUZ.ID, MAKASSAR – Wali kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, tampil sebagai salah salah satu pembicara pada kegiatan yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Tema yang dibahas dalam pertemuan ini, yakni ‘Mencegah Korupsi Mengikis Suap di Perizinan Perumahan’.

Kegiatan ini digelar KPK RI yang dikemas dalam bentuk Zoom secara webinar di kediaman pribadi Danny Pomanto, Jl Amirullah, Kota Makassar, Selasa (2/11/2021).

Danny mengatakan, pertemuan ini sebenarnya lebih dari pertemuan curhat dari banyak pihak. Dimana pada kesempatan tersebut, Danny menjelaskan, izin perumahan itu ada enam langkah.

“Dalam kesempatan ini saya menerangkan, izin perumahan itu ada enam langkah. Dari status kepemilikan lahan, tapi di sini sudah banyak sekali persoalan yang muncul,” ucapnya.

Danny mengatakan, persoalan yang ditimbulkan dari kepemilikan tanah tersebut, jangan selalu dianggap penghambatnya dari pemerintah daerah.

“Jadi jangan selalu dianggap penghambat itu adalah pemerintah daerah, karena yang kami alami adalah justru mereka mau meloloskan rencananya dengan mudah, dengan berusaha menyogok,” bebernya.

Danny menjelaskan, sejak dari dulu, dirinya menolak hal yang seperti itu.

“Dari dulu saya selalu menolak, sehingga kemarin waktu pilwalkot (pemilihan wali kota) tidak ada satupun developer yang mendekkengi saya, karena takut kalau saya muncul, saya jalan sesuai dengan prosedur yang ada,” jelasnya.

Keterangan Rencana Kota (KRK), Izin Membangun Baru (IMB), serta Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (Fasum Fasos) juga menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan ini.

Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan dari Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana/Sangat Sederhana Indonesia (Apersi), Wali Kota Tangerang Selatan, Bupati Bekasi, Wali Kota Makassar, dan Wali Kota Depok. (***)