PLUZ.ID, MAKASSAR – Lembaga Anti Korupsi Sulawesi Selatan (LAKSUS) menyoroti proyek pembangunan Gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Makassar. Pasalnya, proyek yang menelan anggaran Rp37,290 miliar ini, tidak selesai hingga batas yang ditentukan, yakni 206 hari kerja.
Direktur LAKSUS, Muh Ansar, menegaskan, sejatinya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar sebagai leading sektor proyek memberikan teguran kepada rekanan dalam hal ini PT Pilar. Namun, diduga itu urung dilakukan.
“Inikan melewati target yang telah ditentukan, yakni 206 hari kalender. Ini sudah sembilan hari lebih lewati target, namun Pemerintah Kota Makassar diduga belum memberikan teguran kepada pihak rekanan pemenang proyek itu,” ucap Ansar, Kamis (6/1/2022).
Dengan kondisi ini, kata Ansar, Dinas Pekerjaan Umum Makassar disinyalir tidak bersikap adil bagi perusahaan yang lambat penyelesaian pekerjaan proyek.
Dimana, pada lain hal, rekanan proyek pengerjaan Jl Metro Tanjung Bunga dalam hal ini pihak PT HGP didenda sebesar Rp7 juta per hari lantaran tak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
Denda itu, dikenakan karena PT HGP sebagai kontraktor dianggap tidak bisa menuntaskan proyek pengerjaan jalan sesuai target.
“Inikan kami nilai tidak adil, masa ada yang didenda, karena lambat menyelesaikan kerja tepat waktu dan ada yang tidak didenda, sebab tidak tepat waktu. Kami menilai PU tebang pilih, kami minta PU harus bersikap adil dalam setiap keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan tepat waktu,” tegasnya.
Ansar menjelaskan, denda dalam konstruksi, mengacu pada Peraturan Menteri (Permen) PU 14/2013. Tidak hanya denda keterlambatan. Apabila, sebagai pelaksana konstruksi, penyedia mensubkontrakkan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kontrak, maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang dikontrakkan kepada pihak lain atau sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
Keterlambatan, kata Ansar, adalah peristiwa sanksi yang diakibatkan, karena sepenuhnya kesalahan penyedia dalam memenuhi kesepakatan dalam kontrak.
Keterlambatan bukan hanya tentang pemberian kesempatan 50 hari, tapi juga tentang terlambat dari jadwal pelaksanaan bagian-bagian pekerjaan.
Pada peristiwa pemutusan kontrak denda keterlambatan menjadi salah satu klausul sanksi yang diterapkan.
Karena bersifat kontraktual, maka klausul keterlambatan dan sanksi denda harus jelas dan tegas disepakati dalam klausul kontrak khususnya pada syarat-syarat khusus kontrak agar tidak terjadi pertentangan pemahaman yang berujung pada kasus perdata di kemudian hari.
Diketahui, anggaran pembangunan Kejari Makassar di Jl Amanagappa, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, sebesar Rp33 miliar lebih bersumber dari APBD 2020 Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.
Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Makassar ini, ditargetkan akan menjadi bangunan yang memiliki lantai sebanyak enam lantai. (***)
