PLUZ.ID, MAKASSAR – Indonesia GPR Award (IGA) 2023 akan diselenggarakan Mei 2023 mendatang. Kota Makassar ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara.
Hal itu diungkapkan langsung saat tim Humas Indonesia Dwieky datang menemui Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di kediamannya, Jl Amirullah, Kota Makassar, Kamis (19/1/2023).
Indonesia GPR Awards 2023 merupakan ajang kompetisi apresiasi dan berbagai pengalaman bagi praktisi kehumasan pemerintah di Lingkungan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggu Negeri, BUMN, anak usaha BUMD tentang praktik kehumasan.
CEO Humas Indonesia, Asmono Wikan, mengatakan, Kota Makassar ditunjuk, karena dinilai sangat konsen dan peduli terhadap sistem kerja media dan kehumasan.
“Sejauh ini kami melihat Pak Wali sangat menjalankan fungsi humas pada jalur yang positif. Dibandingkan dengan kepala daerah lain, masih banyak yang mengesampingkan kehumasan,” ucapnya.
Padahal, kehumasan pada suatu instansi sangat berperan penting bagi kesuksesan instansi tersebut.
Sementara, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, menyatakan, kesiapan Kota Makassar sebagai tuan rumah dalam kegiatan nasional kompetisi kehumasan The 1st IGA 2023.
“Kami siap. Terima kasih, karena telah memilih Makassar. Kegiatan-kegiatan nasional seperti ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi kota kami,” sebutnya.
Untuk kehumasan sendiri, Danny membentuk tim PPID pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)-nya.
Ia mengimbau, agar setiap hari ada lima berita kegiatan, dalam seminggu itu ada satu berita nasional dan dalam sebulan ada satu berita viral.
Cara tersebut salah satu bentuk bagaimana peran kehumasan dan pemberitaan dalam menyampaikan informasi utamanya pada program-program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.
“Humas dan media memiliki peran strategis dalam diseminasi informasi. Menyampaikan ke publik program dan kinerja pemerintah agar masyarakat paham apa saja yang telah dijalankan selama ini,” ungkapnya.
Ia juga mengatakan, tulisan yang termuat dalam berita yang terbit itu dapat menjadi tolak ukur kinerja pemerintah.
“Ini fungsi pemberitaan yang sesungguhnya. Bagaimana kita menilai kinerja pemerintahan baik dari sisi kualitas pelayanan maupun kuantitas lewat berita yang disajikan di berbagai media, dari sini dapat diukur apakah fungsi pemerintahan telah berjalan sesuai relnya,” jelas Danny. (***)
