PLUZ.ID, MAKASSAR – Mabes Polri bersama Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema ‘Membangun Demokrasi Menjelang Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024’ di Hotel Claro Makassar, Kamis (23/2/2023).
Hadir langsung Kapolda Sulsel Irjen Pol Nana Sudjana, Wakapolda Sulsel Brigjen Pol Chuzaini Patoppoi. Termasuk Dekan Fisipol Unhas Prof Armin Arsyad, Dekan Fisipol Unibos Dr Burhanuddin, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2017-2022 Prof Muhammad masing-masing sebagai narasumber.
Kapolda Sulsel, Irjen Pol Nana Sudjana, dalam sambutannya menyampaikan, kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Sulsel saat ini dalam situasi kondusif dan bisa dikendalikan.
“Tentu suasana Kamtibmas ini, tidak hanya kerja sendiri Polri, tetapi kontribusi TNI, pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat. Kami ucapkan terima kasih. Tetapi, tahun ini kita sudah masuk tahun politik, tentu kerja keras kita semua untuk tetap menjaga kondusivitas sampai Pemilu digelar,” jelasnya.
Nana menggambarkan, begitu banyak sumber potensi perpecahan dalam pesta demokrasi, beberapa diantaranya, yakni black campaign, hoaks, politik identitas, dan polarisasi massa.
“Saya minta Kasat dan Dir Intel untuk menjaga agar tidak terjadi di Sulsel, fungsi intelijen dimaksimalkan, memetakan kerawanan itu agar situasi tetap dingin walaupun sudah mulai panas,” ungkapnya.
Sementara, Dekan Fisipol Unhas, Prof Armin Arsyad, dalam materinya menekankan pentingnya keamanan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi.
“Partisipasi politik yang tinggi harus diikuti kemantapan kelembagaan, dalam hal ini berupa seperangkat aturan main penyelenggara, KPU dan Bawaslu. Aturan mainnya harus diperbaiki, agar seluruh peserta merasa nyaman dalam berkontestasi,” ujar Armin.
Hal lain disampaikan Dekan Fisipol Unibos, Dr Andi Burchanuddin, memaparkan dalam Pemilu 2024 akan diwarnai politik identitas.
“Maka untuk mengantisipasi politik identitas itu, elit politik harus bisa mengintropeksi diri dalam berkontestasi, karena ini akan menjadi kunci dalam demokrasi. Dan harapan kita bahwa pemerintah harus lebih terbuka dan bersiap menerima kritik,” tutur Burchanuddin.
Ketua DKPP periode 2017-2022, Prof Muhammad, meminta jajaran Kepolisian daerah Sulsel untuk berkontribusi aktif dalam menekan praktek money politik jelang Pemilu 2024.
“Politik uang atau money politik tidak mungkin bisa hilang seratus persen, tetapi bisa kita minimalisir. Ayo teman-teman Kepolisian untuk berperan aktif bersama seluruh pihak untuk menekan agar praktik ini tidak tinggi,” ujar guru besar Unhas itu.
Muhammad menyebut, penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU, Bawaslu, dan DKPP manusia yang tentu bisa dirayu untuk membuat pesta demokrasi tidak berjalan demokratis. (***)
