PLUZ.ID, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto meneruskan instruksi Presiden Joko Widodo perihal larangan bergaya hidup hedon bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan petugas institusi vertikal.
Danny Pomanto mengatakan, sejauh ini ASN lingkup Perintah Kota (Pemkot) Makassar cukup baik dan tak mengimplementasikan gaya hidup hedon.
Apalagi, dirinya sendiri mengaku, selalu memberi contoh kepada bawahan bagaimana menerapkan gaya hidup yang sederhana dan tak berlebihan.
“Kalau saya memang dari awal memberi contoh bahwa jangan hedon. Contohnya, rumahku ini tidak ada yang berubah, tidak ada mobil baruku, harus tawaddu,” kata Danny saat diwawancarai di kediamannya, Jl Amirullah, Jumat (3/3/2023).
Danny mengatakan, gaya hidup memamerkan kekayaan itu, menjadi pertanyaan bahwa dari mana mendapatkan uang jika jabatan ASN lingkup Pemkot Makassar. Bahkan, gaji sebagai wali kota saja tidak layak, tidak setara untuk perilaku hedonisme.
“Di pemkot saya kira tidak ada gaya hedon-hedon itu. Sudah juga disampaikan memang. Kalangan ASN kan gajinya ditauji,” tekannya.
Meski begitu, ia menginstruksikan, jika ada ASN Pemkot Makassar seperti itu, maka pastinya akan ditegur.
Sebagaimana diketahui, pascakejadian viralnya aksi pamer harta kekayaan anak salah seorang pejabat ini, mendapatkan perhatian serius dari Presiden Joko Widodo.
Kepala Negara menginstruksikan kepada para menterinya untuk menertibkan pejabat yang bergaya hedon.
“Oleh sebab itu, saya minta pada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan aparat di bawahnya,” ujar Jokowi di Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, kemarin.
Jokowi menilai, perilaku pamer kekayaan sangat tidak pantas ditunjukkan para pejabat.
“Supaya ditekankan kepada kita, kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan. Apalagi, sampai dipajang-pajang di Instagram, di media sosial,” tegas Jokowi.
Presiden mengingatkan, inti dari program reformasi birokrasi yang selama ini, dijalankan pemerintah adalah rakyat terlayani dengan baik, secara efektif, dan akuntabel.
Jangan sampai, kata Presiden, aparat pemerintah memberikan pelayanan yang tidak baik, apalagi disertai dengan perilaku yang kerap arogan dan pamer kekuasaan serta pamer harta. (***)
