PLUZ.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menjadi tuan rumah kegiatan nasional Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XXVII.
Mengawali rangkaian kegiatan, Pemkot Makassar menggelar Seminar Nasional bertajuk ‘Refleksi 27 Tahun Otonomi Daerah dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul’ di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (13/4/2023).
Acara dibuka langsung Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto. Turut hadir juga Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi dan Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo.
Di seminar ini, Pemkot Makassar menghadirkan beberapa narasumber seminar nasional luring, antara lain Wali Kota Bogor Bima Arya, Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Lukman Said, dan Guru Besar Fisipol Unhas Profesor Armin.
Turut hadir narasumber nasional secara virtual, yakni Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, dan Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan.
Seminar ini diikuti langsung seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Makassar, BUMD, BUMN, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar serta stakeholder terkait yang hadir secara luring berjumlah sekitar 300 orang.
Secara virtual, hadir Sekda Provinsi se-Indonesia, Kepala Badan Litbang se-Indonesia, Kepala Biro Pemkot se-Indonesia berjumlah kurang lebih 700 orang.
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, dalam seminar ini menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas daerah melalui inovasi.
Menurutnya, setiap daerah memiliki kualitas otonomi berbeda yang dapat dibangun lewat inovasi.
“Kapasitas tiap daerah berbeda, sehingga tidak bisa kita menjadikan parameter secara umum bagaimana suatu kualitas otonomi daerah,” ucapnya.
Akmal Malik mengatakan, dalam peningkatan kapasitas otonomi daerah tentunya perlu dukungan kelembagaan yang baik. Dalam hal ini, Akmal malik menekankan penguatan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM).
“Juga tentang bagaimana kelembagaan yang ada di suatu daerah mendukung suatu aktivitas daerah,” jelasnya.
“Bagaimana kuatnya SDM aparatur yang ada untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang telah diberikan pemerintah pusat,” tambahnya.
Untuk itu, Akmal Malik meminta pemkot dan DPRD untuk berkolaborasi menghadirkan kesejahteraan dan pelayanan publik yang baik untuk daerah.
“Tentunya kita berharap kapasitas daerah itu akan terlihat dari seberapa berkualitas pelayanan publik yang pada akhirnya menjadi instrumen yang baik untuk menghadirkan kepuasan masyarakat,” harapnya. (***)
