search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Pemkot Makassar Pertama Serahkan Laporan Keuangan ke BPK, Danny Pomanto Optimistis Raih WTP

doelbeckz - Pluz.id Jumat, 15 Maret 2024 21:52
PENYERAHAN. Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, jadi yang pertama dalam agenda penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023 Unaudited di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulsel, Jumat (15/3/2024). foto: istimewa
PENYERAHAN. Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, jadi yang pertama dalam agenda penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023 Unaudited di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulsel, Jumat (15/3/2024). foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, jadi yang pertama dalam agenda penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023 Unaudited di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulsel, Jumat (15/3/2024).

Danny Pomanto mengaku, optimistis meraih target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal itu lantaran timnya sudah memiliki standar kerja akuntabel yang telah menjadi standar hariannya.

Dengan penyerahan yang lebih awal ini, dirinya mengharapkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat bekerja lebih cepat dan maksimal.

Apalagi, banyak agenda nasional yang berlangsung ke depannya.

Danny mengimbau, kepada para OPD agar bekerja lebih baik lagi agar cita-cita WTP mampu dicapai.

Ia tak ingin terjadi perlambatan dalam penyerahan laporan pertanggungjawaban.

Oleh karena itu, wali kota dua periode ini, menekankan urusan administrasi laporan keuangan bisa dikerjakan sembari agar tidak menumpuk pada akhir tahun.

“Ini semestinya sudah menjadi budaya dan tradisi sehingga tidak ada yang perlu dicari pembuktiannya,” kata Danny diwawancarai usai acara.

Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Amin Adab Bangun, merespons positif langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Apalagi, Amin menilai, Makassar sudah memiliki pengalaman terhadap capaian WTP.

“Kota Makassar sudah berpengalaman WTP maka seharusnya sudah menjadi budaya kerja dalam pengelolaan keuangan daerah,” ucapnya.

Ia menyebut, ada beberapa indikator utama dalam meraih WTP, seperti kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kesesuaian dengan standar administrasi pemerintahan, dan sebagainya. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top