PLUZ.ID, BULUKUMBA – Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakrulloh dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel Rizki Ernadi Wimanda memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulsel di Aula Same Resort Kabupaten Bulukumba, Senin (18/11/2024).
HLM ini diselenggarakan dalam rangka penguatan ketahanan pangan untuk antisipasi momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.
Pertemuan ini dihadiri Anggota Forkopimda Provinsi Sulsel, para Bupati/Wali Kota se-Sulsel, para pimpinan Organisasi Perangkat Daeeah (OPD) Lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Sulsel, para OPD terkait Kabupaten/Kota se-Sulsel.
Diketahui, ada delapan kabupaten/kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Sulsel. Meliputi Bulukumba, Watampone, Wajo, Sidrap, Luwu Timur, Makassar, Parepare, dan Palopo.
Berdasarkan data BPS Sulsel, inflasi bulanan atau Month to Month (MtM) sebesar 0,15 persen pada Oktober 2024. Sementara itu, inflasi tahunan atau Year on Year (YoY) untuk Sulsel pada Oktober 2024 mencapai 1,53 persen. Adapun inflasi tahun kalender atau Year to Date (YtD) dari Januari hingga Oktober 2024 tercatat sebesar 0,68 persen.
Dalam pertemuan HLM itu, Zudan menjelaskan, diperlukan neraca pangan untuk pemantauan stabilitas pasokan dan mendukung pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah (KAD).
“Gerakan Pangan Murah dan Mini Distribution Center perlu ditingkatkan dan diperluas di seluruh kota IHK khususnya menghadapi Nataru,” jelasnya.
Untuk upaya pengendalian inflasi, pemerintah kabupaten/kota perlu merencanakan kebijakan subsidi apabila diperlukan. Kebijakan closed loop hortikultura perlu didorong kabupaten/kota.
Menjelang Nataru, Zudan juga menekankan perlunya koordinasi dengan maskapai untuk antisipasi kenaikan permintaan tiket pesawat.
“Terkait pelaksanaan program, maka kepala daerah perlu memperhatikan manajemen risiko, seperti risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, dan risiko reputasi,” jelasnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda, mengapresiasi komitmen kuat Pj Gubernur Sulsel dalam pengendalian inflasi
Ia menjelaskan, komoditas beras, hortikultura dan perikanan mempengaruhi fluktuasi inflasi Sulsel. Komoditas beras dan bawang merah secara konsisten muncul sebagai komoditas yang memengaruhi fluktuasi inflasi Sulsel.
Adapun championship program pengendalian inflasi yang dilakukan secara end to end, berupa pengendalian inflasi sisi hulu didorong untuk membangun closed loop dan digitalisasi pertanian, pengendalian inflasi sisi antara melanjutkan program Sipeppa dengan melibatkan asosiasi ritel untuk efisiensi distribusi di 25 toko di Makassar, Gowa, Maros, dan Pangkep, sementara pengendalian sisi hilir menitik beratkan pada pengembangan mini distribution center pada setiap kota IHK.
Kepala BI menekankan, dibutuhkan dukungan pemerintah dan seluruh stakeholder terkait menjadi kunci utama pengendalian inflasi. Ada empat poin kesimpulan dan rencana tindak lanjut.
“Menjamin ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga untuk komoditas yang konsisten menyumbang inflasi, koordinasi TPID dengan prioritas penerbangan dan maskapai penerbangan, mempercepat pembentukan closed loop hortikultura, dan perluasan MDC khususnya pada kota IHK yang belum menerapkan,” jelasnya. (***)
