PLUZ.ID, POLMAN – Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Pemprov (Pemprov) Sulbar dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polewali Mandar (Polman) menggelar jalan sehat di Polman, Rabu (8/1/2025).
Kunjungan silaturahmi ini, sekaligus memantau perkembangan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Polewali Mandar.
Saat ini perkembangan harga sejumlah komoditi cukup stabil dan pasokan terbilang aman.
Bahtiar berharap, tim pengendalian inflasi daerah pemprov dan kabupaten serta unsur vertikal lainnya, terus berkoordinasi dan memastikan pasokan aman.
“Ini rutin kita laksanakan sebagai langkah kita melakukan pengendalian inflasi di daerah,” ucap Bahtiar.
Diketahui, angka inflasi di Sulbar pada Desember 2024 menunjukkan capaian yang positif. Inflasi Sulbar tercatat sebesar 1,49 persen Year on Year (YoY), dan 0,66 persen Month to Month (MTM), dan inflasi tahun kalender 1,49 persen.
Inflasi Sulbar 1,49 YoY lebih baik dibandingkan dengan angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,57 persem YoY. Hal ini menunjukkan keberhasilan Pemprov Sulbar dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Melihat perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) di dua kabupaten, yakni Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene, pada Desember 2024, di Mamuju tercatat inflasi 2,47 persen YoY dan 0,59 MtM. Sedangkan di Majene 0,87 persen YoY dan 0,70 persen MtM.
Keberhasilan ini juga berdampak positif bagi petani, di mana Nilai Tukar Petani (NTP) Sulbar pada 2024 mencapai 158,28 persen, meningkat dibandingkan November 2024 yang tercatat sebesar 151,77 persen.
Capaian NTP yang tinggi ini, mencerminkan kesejahteraan petani yang semakin meningkat, dimana harga yang diterima petani lebih besar dibandingkan dengan biaya produksi yang dikeluarkan.
Dengan demikian, stabilitas harga yang terjaga tidak hanya menguntungkan konsumen, tetapi juga memberikan manfaat signifikan bagi sektor pertanian di Sulbar.
“Keberhasilan pengendalian inflasi ini, adalah hasil sinergi berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, dalam menjaga ketersediaan serta keterjangkauan harga bahan pangan” tandasnya. (***)
