PLUZ.ID, JAKARTA – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menargetkan Kota Makassar menjadi salah satu daerah penopang pangan nasional melalui pengembangan urban farming atau pertanian perkotaan di lahan sempit perkotaan.
Langkah ini diambil sebagai upaya strategis dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan, meskipun Makassar bukan wilayah dengan lahan pertanian luas.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Munafri usai mengikuti Rapat Koordinasi Ketersediaan Pangan Nasional bersama Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, dan sejumlah kepala daerah di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Dalam keterangannya, Appi, sapaan akrab Munafri Arifuddin, menegaskan, meski Makassar adalah kota metropolitan dengan lahan pertanian terbatas, namun potensi pengembangan pertanian lahan sempit cukup besar jika didukung teknologi modern.
“Kami dari Kota Makassar ini tidak punya banyak lahan pertanian. Karena itu, kami menyampaikan kepada Pak Menteri agar Kementerian bisa memberikan dukungan terhadap pengembangan pertanian lahan sempit di perkotaan,” ujar Appi di kantor Kementan RI.
Sebagai langkah awal, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mendorong pembangunan minimal tiga green house percontohan di sejumlah titik strategis.
Menurutnya, kehadiran green house tersebut diharapkan dapat menjadi trigger atau pemantik minat masyarakat perkotaan untuk terlibat dalam kegiatan pertanian modern.
“Di Kota Makassar kami butuh ada percontohan green house, minimal tiga unit, untuk memberikan minat kepada masyarakat kota agar mau melakukan pertanian lahan sempit dengan teknologi yang tepat,” jelasnya, saat memberikan keterangan kepada media nasional.
Appi mengungkapkan, potensi pengembangan pertanian perkotaan di Makassar cukup besar, terutama dengan adanya sekitar 5.000 lorong yang dapat dimanfaatkan sebagai basis kegiatan lorong pangan.
Program ini selaras dengan kebijakan Kementerian Pertanian terkait tanaman pekarangan bergizi, yang akan diadopsi Pemkot Makassar untuk menciptakan lapangan kerja baru sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal.
“Saya berharap program tanaman pekarangan bergizi dari Kementerian bisa kami adopsi. Selain membuka peluang kerja, ini juga membantu memperkuat ketahanan pangan di tingkat kota,” harap politisi Golkar ini.
Selain urban farming, mantan Bos PSM ini, juga menilai, keberadaan lahan persawahan yang tersisa di wilayahnya. Saat ini, sekitar 30 persen lahan sawah di Makassar masih berfungsi sebagai daerah irigasi tadah hujan.
Oleh sebab itu, perlu adanya dukungan peralatan dan infrastruktur pertanian dari pemerintah pusat agar lahan tersebut tidak beralih fungsi menjadi kawasan pembangunan.
“Harapan kami ada bantuan alat pertanian bagi masyarakat, seperti kontraktor atau mesin pengolah lahan, agar lahan pertanian yang tersisa bisa dimaksimalkan dan tidak terkonversi menjadi kawasan pembangunan,” tuturnya.
Appi menyambut baik respon positif dari Menteri Pertanian yang berkomitmen memberikan dukungan teknis melalui jajaran direktorat jenderal terkait.
Pemkot Makassar, segera menyiapkan usulan teknis secara lebih rinci untuk disampaikan kepada Kementerian Pertanian.
“Alhamdulillah, Pak Menteri merespons dengan baik. Dalam waktu dekat, kami akan koordinasi dengan Dirjen yang lebih teknis untuk mematangkan seluruh program yang akan dijalankan, termasuk dukungan anggaran dari Kementan,” ucapnya.
Appi menegaskan, strategi penguatan ketahanan pangan di Kota Makassar akan dijalankan secara terpadu, dengan mengintegrasikan berbagai sektor seperti pengelolaan sampah dan pertanian urban.
Ia menambahakan, sistem ini akan melahirkan siklus ekonomi sirkular di mana hasil pengelolaan sampah organik dapat dimanfaatkan kembali sebagai pupuk untuk urban farming.
“Kami akan terapkan sistem terintegrasi pengelolaan sampah yang ujung-ujungnya mendukung pertanian lahan sempit seperti urban farming. Komunitas sayur-sayuran, termasuk tomat dan tanaman hortikultura lainnya, akan kami support penuh,” jelasnya.
Dengan pendekatan tersebut, Appi optimis Makassar dapat menjadi contoh kota besar yang berhasil memadukan inovasi perkotaan dengan kemandirian pangan, sekaligus menjawab tantangan keterbatasan lahan di tengah pertumbuhan kota.
“Ini cara kami menjaga ketahanan pangan di tengah kota metropolitan. Makassar bisa menjadi contoh bahwa keterbatasan lahan bukan alasan untuk tidak berdaulat pangan,” pungkasnya.
Dalam pertemuan ini, hadir mendampingi Wali Kota Munafri, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, Ketua Tim Ahli Pemkot Makassar Andi Hudli Huduri, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Makassar Aulia Arsyad, Kepala Bapenda Makassar Asminullah.
Sedangkan, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar, Aulia Arsyad, mengatakan, dalam rapat koordinasi bersama Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, pihak Pemkot Makassar menyampaikan sejumlah usulan bantuan yang dibutuhkan Pemkot Makassar untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat di wilayah perkotaan.
“Pak Menteri merespon permintaan kami terkait bantuan Pekarangan Pangan Berkelanjutan (P2L) untuk lorong-lorong, pengembangan green house, serta alat dan mesin pertanian, seperti combine harvester, traktor roda dua (TR2), dan traktor roda empat (TR4),” ujar Aulia.
Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Makassar untuk mengoptimalkan lahan terbatas di perkotaan agar tetap produktif, sejalan dengan program Lorong Wisata dan gerakan Urban Farming yang terus digencarkan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
Aulia menambahkan, bantuan yang diusulkan akan difokuskan untuk mendukung masyarakat lorong dan kelompok tani perkotaan agar mampu memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri.
“Kami berharap dukungan dari Kementan ini bisa segera terealisasi, sehingga masyarakat kota bisa merasakan manfaat langsung dari pengembangan pertanian perkotaan yang berkelanjutan,” tutupnya. (***)
