PLUZ.ID, MAKASSAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, menghadiri Closing Ceremony Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah (BEKS) Provinsi Sulsel di Baruga Phinisi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel, Kota Makassar, Jumat (7/11/2025).
Kegiatan yang mengusung tema ‘Memperkuat Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah Sulawesi Selatan yang Kolaboratif, Inovatif, dan Inklusif’ dilaksanakan Bank Indonesia Provinsi Sulsel.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sulsel, dimana BEKS ini telah dilaksanakan selama satu bulan penuh di Oktober 2025 yang melibatkan berbagai instansi dan stakeholder daerah.
Jufri Rahman menyebutkan, BEKS 2025 telah menjadi momentum penting bagi Pemprov Sulsel bersama Bank Indonesia, beserta seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan di Sulsel.
Upaya ini akan terus diintegrasikan dengan kebijakan pembangunan daerah yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian ekonomi umat.
“Membangun ekonomi dan keuangan syariah tidak bisa single sektor, harus ada kolaboratif lintas sektor. Kehadiran kita disini menunjukkan bahwa pemangku kepentingan di Sulsel ingin melihat ekonomi dan keuangan syariah berkembang kedepannya. Kita apresiasi apa yang dilakukan Bank Indonesia,” ujarnya.
Mengingat, potensi ekonomi dan keuangan syariah yang sangat besar, bukan hanya di Indonesia ataupun negara mayoritas muslim, bahkan di negara yang mayoritas non muslim.
Jufri menyebutkan, BEKS 2025 telah menjadi momentum penting bagi Pemprov Sulsel bersama Bank Indonesia, beserta seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan di Sulsel.
Upaya ini akan terus diintegrasikan dengan kebijakan pembangunan daerah yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian ekonomi umat.
Sekda Sulsel juga mengusulkan agar membuka peluang skema kredit untuk PDLndokbpesantren.
“Kementerian Keuangan sudah membuat skema kredit usaha rakyat, dalam rangka mendorong usaha rakyat yang membutuhkan akses permodalan. Kalau bisa pondok pesantren juga diberi akses skema kredit, misalnya tanpa bunga dan dibatasi nilainya,” ungkapnya.
“Hal ini akan membantu koperasi pondok pesantren, banyak usaha yang bisa dilakukan pesantren misalnya digunakan untuk usaha ternak ayam petelur utnuk memenuhi telur untuk SPPG (Satuan Pengolahan Pangan Gizi) yang membutuhkan 3 ribu telur per hari,” tambahnya.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel, Wahyu Purnama A, menjelaskan, Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah telah dilaksanakan selama sebulan penuh di Oktober 2025, dengan terlaksana 18 kegiatan yang diikuti sekitar 5 ribu peserta.
Adapun kegiatan yang diselenggarakan, berupa peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah, kemandirian ekonomi pondok pesantren, ekosistem halal value chain, keuangan syariah dan sosial syariah.
Dalam acara ini pula, dilakukan penandatanganan kerja sama pasokan antara Koperasi Kolaborasi Bisnis Pesantren dengan SPPG dan mitra bisnis lainnya, penyerahan sertifikat juru sembelih halal kepada peserta pelatihan dan sertifikasi juleha di Sulsel, penyerahan sertifikat Nazhir Wakaf, penyerahan sertifikat halal kepada penyelia SPPG di Sulsel, penyerahan sertifikat halal reguler kepada rumah potong unggas, sertifikat Zona KHAS SMA 17 Makassar dan Kantin Koperasi Kantor Gubernur Sulsel.
Dilanjutkan tausiyah Syekh Muhammad Jaber dengan tema ‘Meneladani Rasulullah dalam Membangun Ekonomi Syariah yang Berkah’. (***)