PLUZ.ID, MAKASSAR – Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Supardi, menekankan, pentingnya langkah-langkah pencegahan korupsi yang sistematis dan berkelanjutan, terutama di sektor strategis seperti kepelabuhanan yang memiliki peran vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan distribusi logistik nasional.
Hal itu terungkap dalam paparannya saat menjadi narasumber pada Focus Group Discussion (FGD) yang digelar PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (15/12/2025).
Kegiatan ini dihadiri langsung Executive Director 4 Pelindo Regional 4, Abdul Azis, bersama seluruh pejabat dan jajaran manajemen Pelindo Group Wilayah Kerja Kalimantan Timur, serta melibatkan berbagai stakeholder strategis di wilayah Kalimantan Timur.
Supardi mengatakan, pencegahan korupsi harus dimulai dari penguatan sistem dan budaya organisasi. Transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap aturan merupakan kunci utama.
“Kejaksaan tidak hanya berperan dalam penindakan, tetapi juga memiliki fungsi preventif melalui pendampingan hukum dan edukasi,” katanya.
Kajati Kaltim juga mengapresiasi inisiatif Pelindo Regional 4 yang secara aktif melibatkan Kejaksaan dan stakeholder lainnya dalam forum diskusi terbuka, sebagai bentuk komitmen nyata dalam membangun tata kelola perusahaan yang bersih dan berintegritas.
“Sinergi antara BUMN dan aparat penegak hukum seperti ini sangat penting untuk meminimalkan potensi pelanggaran hukum dan menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan usaha,” imbuhnya.
Executive Director 4 Pelindo Regional 4, Abdul Azis, menegaskan, peringatan Hakordia bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum strategis untuk memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi Pelindo.
“Hari Anti Korupsi Sedunia menjadi pengingat bagi kita semua bahwa integritas adalah fondasi utama dalam menjalankan bisnis dan pelayanan kepelabuhanan. Pelindo berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola perusahaan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan transformasi BUMN dan tuntutan publik terhadap pelayanan yang berintegritas,” ujarnya.
Abdul Azis menjelaskan, Pelindo Regional 4 secara konsisten mengimplementasikan berbagai kebijakan pencegahan korupsi, mulai dari penguatan sistem pengendalian internal, penerapan manajemen risiko, kepatuhan terhadap regulasi, hingga internalisasi budaya AKHLAK sebagai nilai inti BUMN.
“FGD ini menjadi ruang diskusi yang penting untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kesadaran risiko, serta memperkuat sinergi antara Pelindo dan para pemangku kepentingan, khususnya aparat penegak hukum, dalam menciptakan ekosistem kepelabuhanan yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi,” katanya.
Dalam sesi diskusi yang dipandu Manager Hukum dan Humas Pelindo Regional 4, Erisanty, dengan format dialog interaktif yang mendorong keterbukaan, refleksi, dan komitmen bersama ini, para peserta FGD membahas berbagai isu strategis, mulai dari tantangan pencegahan korupsi di lingkungan operasional pelabuhan, peran kepemimpinan dalam menanamkan nilai integritas, hingga optimalisasi sistem pengawasan dan pelaporan sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko.
Melalui FGD Hakordia 2025 ini, Pelindo Regional 4 berharap, seluruh insan Pelindo dan stakeholder yang terlibat dapat semakin memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam mencegah tindak pidana korupsi, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor demi terwujudnya layanan kepelabuhanan yang profesional, berdaya saing, dan berintegritas. (***)
