PLUZ.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Dinas Sosial.(Dinsos) Kota Makassar terus menggenjot pendataan warga melalui platform Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan data penerima bantuan sosial semakin akurat, terpadu, dan tepat sasaran.

Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, mengatakan, progres pendataan Perlinsos Digital mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa hari terakhir.

Menurutnya, berdasarkan data per 11 hingga 11 Agustus 2026, jumlah Kepala Keluarga (KK) yang telah berhasil didata mencapai 50.088 KK atau sekitar 11,41 persen dari total sasaran.

“Progres Perlinsos sudah mengalami peningkatan signifikan. Agen turun ke lapangan per kecamatan. Agen kita semuanya ASN (Aparatur Sipil Negara) dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di kecamatan,” ujar Andi Bukti, Rabu (12/8/2026).

Kota Makassar sendiri ditunjuk sebagai salah satu 48 daerah pilot project atau percontohan nasional dalam digitalisasi perlindungan sosial.

Dari puluhan kabupaten/kota yang mengikuti uji coba tersebut, Makassar terus mendorong percepatan pendataan agar mampu melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat.

Lebih lanjut, mantan Kepala Disnaker Kota Makassar ini, menjelaskan, capaian tersebut, mengalami lonjakan cukup besar dibandingkan kondisi pada pekan pertama awal Agustus pelaksanaan pendataan.

Saat itu, Makassar masih berada di posisi lima besar terbawah dengan progres sekitar 0,1 persen, atau baru sekitar 1.000 KK yang berhasil didata.

Namun, setelah dilakukan evaluasi dan pengerahan agen dari sejumlah perangkat daerah, progres pendataan dalam beberapa hari terakhir meningkat hingga menempatkan Makassar di posisi tengah dari daerah yang mengikuti uji coba tersebut.

“Data itu per tanggal 11 kemarin, dan ini masih ada pendataan yang berjalan dan datanya belum masuk. Ini sudah menjadi progres yang menggembirakan,” jelasnya.

Andi Bukti mengungkapkan, pemerintah pusat pada tahap uji coba ini, menetapkan target pendataan sekitar 40 hingga 60 persen.

Namun, khusus di Kota Makassar Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin atau Appi meminta capaian tersebut dapat dilampaui.

Pemkot Makassar menargetkan pendataan dapat mencapai 70 persen sebelum 31 Agustus 2026.

“Target dari pusat sebenarnya 40 persen sampai 50 persen. Tapi Pak Wali Kota minta target kita di Makassar 70 persen,” katanya.

Untuk mencapai target tersebut, Dinas Sosial mengerahkan sekitar 5.000 Agen Perlinsos yang berasal dari ASN berbagai SKPD.

Dari jumlah tersebut, sekitar 2.000 agen telah diterjunkan pada tahap pendataan sebelumnya, pengerahan agen dilakukan secara bertahap dengan membagi wilayah kerja berdasarkan kecamatan dan sesi pendataan.

“Yang baru turun kemarin sekitar 2.000 orang karena masih menyasar lima kecamatan secara bertahap. Besok dan seterusnya, akan mulai lagi lima kecamatan yang baru dengan agen berbeda dari SKPD lain yang belum bertugas,” ungkap Andi Bukti.

Untuk mempercepat pelaksanaan, Dinas Sosial membagi pendataan lapangan ke dalam beberapa sesi. Setiap sesi berlangsung selama tiga hari kerja.

Pada tahap pertama, agen diterjunkan di Kecamatan Panakkukang, Tamalanrea, Ujung Pandang, Mariso, dan Manggala.

Selanjutnya, pada tahap kedua, pendataan menyasar Kecamatan Mamajang, Bontoala, Wajo, Tamalate, dan Sangkarrang.

Sementara, tahap berikutnya akan menyasar wilayah kecamatan yang belum mendapatkan pendataan, di antaranya Biringkanaya, Tallo, Kecamatan Makassar, dan Ujung Tanah dan Kecamatan lainya.

“Jadi ada empat sesi, masing-masing sesi mencakup beberapa kecamatan,” jelasnya.

Pola kerja tersebut memungkinkan agen bergerak secara bergantian. Satu sesi berlangsung selama tiga hari, misalnya Senin, Selasa, dan Rabu. Setelah itu dilanjutkan sesi berikutnya pada Kamis, Jumat, dan Sabtu.

Secara keseluruhan, terdapat sekitar 426.000 KK yang menjadi target pendataan Perlinsos Digital di Kota Makassar.

Data tersebut nantinya menjadi bagian penting dalam membangun basis data perlindungan sosial yang lebih terintegrasi.

Sebagai leading sektor, ia berharap proses verifikasi di lapangan dapat menghasilkan data yang lebih akurat mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat.

“Total target data kita ada 426.000 KK yang mau didata, percepatan pendataan bukan semata mengejar angka persentase, tetapi juga memastikan warga yang menjadi sasaran benar-benar terdata dengan baik,” tuturnya. (***)