PLUZ.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar terus memperkuat operasi Tanggap Darurat Bencana (TDB) Kekeringan dengan memperluas distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak.
Sejalan dengan instruksi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, BPBD Kota Makassar menyiapkan pelayanan distribusi air bersih pada 161 titik yang tersebar di sejumlah wilayah terdampak kekeringan.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, M Fadli Tahar, mengatakan, berdasarkan data rencana distribusi per hari ini, terdapat 13.573 Kepala Keluarga (KK) dengan total 33.641 jiwa yang menjadi sasaran pelayanan air bersih.
“Data distribusi per hari ini meningkat sangat drastis, yaitu 13.573 kepala keluarga dengan total 33.641 jiwa yang menjadi sasaran layanan berdasarkan data pada titik-titik distribusi,” kata Fadli Tahar, Kamis (10/9/2026).
Ia menjelaskan, cakupan distribusi saat ini telah menjangkau beberapa kecamatan, yakni Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, Tallo, Ujung Tanah, Panakkukang, Bontoala, dan Kecamatan Makassar.
Menurutnya, penyebaran titik pelayanan hampir merata di wilayah kelurahan pada kecamatan-kecamatan tersebut.
Kebutuhan air bersih tidak hanya ditemukan di kawasan permukiman, tetapi juga perumahan, rusunawa, hingga kawasan padat penduduk.
“Jadi hari ini kita menyalurkan 161 titik. Atau 14.451 rumah, atau 13.573 KK. Total jiwa itu 33.641 jiwa yang terdata di kami untuk penyaluran per hari ini,” jelasnya.
Fadli menyebut, tingginya angka penerima menunjukkan kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat seiring kondisi kekeringan yang masih berlangsung.
Salah satu wilayah dengan jumlah penerima cukup besar berada di Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, yang berdasarkan data rencana distribusi mencatat sekitar 1.000 jiwa penerima pelayanan.
Sejumlah titik lainnya di Kecamatan Tallo, Panakkukang, Biringkanaya, dan Tamalanrea juga mencatat jumlah keluarga dan jiwa yang membutuhkan pasokan air dalam jumlah signifikan.
Untuk memperkuat sistem distribusi di semua wilayah, BPBD Makassar juga menyiapkan tandon air di sejumlah lokasi.
Fadli mengatakan, hingga saat ini terdapat 114 tandon yang telah disuplai dari rencana distribusi ke 173 titik tandon.
“Jadi kita menyiapkan, hari ini sampai saat ini sudah ada 114 tandon yang kita suplai di titik-titik, dari total 173 titik yang akan kita suplai,” terangnya.
Menurutnya, keberadaan tandon menjadi bagian penting dalam sistem pelayanan karena berfungsi sebagai perpanjangan tangan distribusi air kepada masyarakat.
Dengan pola tersebut, air yang didistribusikan menggunakan armada tangki dapat ditampung terlebih dahulu sebelum disalurkan kepada warga di sekitar titik pelayanan.
BPBD juga melakukan pemetaan kebutuhan pendukung di lapangan.
Sejumlah lokasi tercatat membutuhkan mesin dan selang panjang, sementara titik lainnya telah disiapkan atau masih membutuhkan tandon tambahan.
“Pada prinsip kami sederhana, air harus sampai kepada warga yang membutuhkan. Karena itu, data titik distribusi ini terus diperbarui berdasarkan laporan asesmen dari para anggota,” tegasnya.
Fadli mengatakan, jumlah titik distribusi masih sangat mungkin bertambah ke depannya.
Hal itu menyesuaikan hasil asesmen dan laporan lapangan, karena kondisi kekeringan yang berlangsung cukup panjang.
“Jumlah titik ini bisa jadi bertambah karena seiring dengan kekeringan yang cukup panjang ini sampai saat ini masih terus berlanjut,” katanya.
Lanjutnya, BPBD Makassar juga menyederhanakan mekanisme pelaporan bagi masyarakat yang membutuhkan pasokan air bersih.
Ia mengimbau warga tidak perlu melapor secara individual jika mengalami kesulitan mendapatkan air.
Masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan tersebut melalui RT, RW, atau Kelurahan Tangguh Bencana (Kaltana) di wilayah masing-masing.
“Setiap warga yang bisa melaporkan tentang ini yaitu boleh RT, RW, atau Kaltana. Kami menganggap bahwa itu bisa menjadi lebih sederhana,” jelasnya.
Menurutnya, mekanisme pelaporan secara kolektif melalui RT, RW, dan Kaltana akan memudahkan pemerintah melakukan verifikasi sekaligus memetakan kebutuhan secara lebih terukur.
Laporan tersebut kemudian dapat diteruskan kepada pemerintah melalui sejumlah kanal, termasuk 112, Lontara+, maupun hotline BPBD Makassar.
Selain itu, masyarakat juga dapat menghubungi hotline darurat 112 atau nomor layanan 08155112112. Selain itu, ada link tersedia https://bit.ly/FormDistribusiAirBersih2026.
“Artinya, kalau setiap warga yang langsung, bisa jadi menjadi tidak terkondisi. Jadi kami berharap warga yang di wilayahnya ada, bisa melapor ke RT-nya, RW-nya, atau Kaltana setempat, sehingga nanti mereka yang melapor ke kami,” ujarnya.
Ia menegaskan, penanganan kekeringan di Kota Makassar dilakukan secara terpadu dan berada dalam satu komando Pemkot Makassar.
Fadli mengatakan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, telah menginstruksikan agar penanganan bencana kekeringan dilakukan dengan prinsip respons cepat.
Menurutnya, BPBD menjadi salah satu garda terdepan bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan kebutuhan dasar selama status darurat kekeringan berlangsung.
“Pak Wali selalu katakan bahwa kita harus respons cepat dalam setiap bencana kekeringan,” tuturnya.
“Artinya, untuk penanganan kekeringan ini BPBD garda terdepan bersama semua stakeholder dengan status darurat kekeringan Makassar, kita harus mengawal ini sampai kekeringan berakhir,” sambung Fadli. (***)
