PLUZ.ID, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulseo memaparkan strategi dan kebijakan keterbukaan informasi publik dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2026 yang digelar Komisi Informasi Pusat di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel, Andi Winarno Eka Putra, hadir mewakili Pemprov Sulsel untuk memaparkan komitmen, kebijakan, dan implementasi keterbukaan informasi di lingkungan pemerintahan daerah.
Presentasi tersebut berlangsung di hadapan panelis yang terdiri atas Ketua Bidang Strategi dan Riset Komisi Informasi Pusat Joemarthine Chandra, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Dadang Trisasongko, serta akademisi Emilia Bassar.
Dalam paparannya, Andi Winarno menjelaskan, Pemprov Sulsel berkomitmen memperluas akses informasi publik melalui penguatan sistem komunikasi dan peningkatan kualitas layanan informasi yang inklusif.
Salah satu upaya yang dilakukan ialah menyediakan situs web PPID Sulsel sebagai pusat layanan informasi bagi seluruh PPID pelaksana di lingkup Pemprov Sulsel.
Pemprov Sulsel juga memperhatikan aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas agar memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses informasi publik.
“Alhamdulillah, hari ini kita bahagia karena mengikuti uji publik monev, kita di Sulsel Alhamdulillah sudah tiga kali mendapatkan predikat informatif dan kita tetap berkomitmen bagaimana informasi itu bisa terbuka khususnya untuk pelayanan di Sulawesi Selatan,” ucap Winarno.
Ia menegaskan, keterbukaan informasi merupakan bagian dari pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Setiap program dan kegiatan pemerintah harus dapat diketahui publik.
“Apapun yang kita lakukan harus terpublish semua sebagai bentuk akuntabilitas kita ke masyarakat. Kita membangun masyarakat harus tahu dan tidak boleh ada yang disembunyikan. Apapun yang kita lakukan informasinya terdiseminasi ke masyarakat,” jelas Winarno.
Selain memperkuat sistem layanan informasi, Pemprov Sulsel juga mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola informasi melalui kegiatan penguatan kapasitas bagi PPID pelaksana di lingkup pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota.
Upaya peningkatan literasi informasi juga dilakukan di kalangan masyarakat melalui edukasi mengenai keterbukaan informasi publik yang dimaksimalkan lewat media sosial dan berbagai platform komunikasi lainnya.
Presentasi uji publik menjadi salah satu komponen penilaian akhir Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026.
Pada tiga penyelenggaraan sebelumnya, Pemprov Sulsel tercatat meraih predikat Informatif pada 2022, 2024, dan 2025. Sementara pada 2023, Pemprov Sulsel berada pada kategori Menuju Informatif. (***)
