
PLUZ.ID, MAKASSAR – Kota Makassar berpeluang menjadi percontohan nasional dalam pengembangan program Pidana Kerja Sosial dan Pelibatan Pembimbing Kemasyarakatan Sukarela.
Inovasi ini dinilai menjadi langkah penting dalam membangun sistem pemasyarakatan yang lebih humanis melalui kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat.
Hal tersebut mengemuka dalam audiensi Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Makassar Surianto bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Balai Kota Makassar, Selasa (17/11/2026).
Dalam audiensi itu, Surianto menyampaikan sejumlah agenda strategis yang membutuhkan dukungan pemerintah kota.
Mulai dari kesiapan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial, pengembangan Pembimbing Kemasyarakatan Sukarela, penguatan Griya Abhipraya Sombere, hingga dukungan kegiatan peringatan dua tahun pusat pemberdayaan klien pemasyarakatan tersebut.
“Kalau Pembimbing Kemasyarakatan Sukarela, dalam catatan kami setelah kami telusuri di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, belum ada model seperti ini,” ujarnya.
“Jadi, ini berpotensi menjadi yang pertama. Sehingga kami meminta dukungan dan support Pak Wali Kota,” sambung Surianto.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bapas Makassar dan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terkait dukungan pelaksanaan pidana kerja sosial.
Menurutnya, Kota Makassar memiliki peluang besar menjadi daerah percontohan, khususnya dalam pengembangan model Pembimbing Kemasyarakatan Sukarela yang melibatkan partisipasi masyarakat.
Ia menjelaskan, Bapas Makassar saat ini telah mengangkat lebih dari 20 orang Pembimbing Kemasyarakatan Sukarela. Mereka nantinya akan membantu memperluas jangkauan pelayanan pemasyarakatan, mulai dari penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pendampingan hingga pemantauan klien.
“Namun, pelaksanaan tugas ini membutuhkan dukungan operasional, terutama terkait mobilitas dan transportasi bagi para pembimbing yang melakukan pendampingan di lapangan,” tuturnya.
Surianto mengungkapkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, pada prinsipnya memberikan respons positif terhadap usulan tersebut.
Selanjutnya, diperlukan pembahasan teknis bersama perangkat daerah untuk memastikan skema dukungan dan pertanggungjawaban anggaran berjalan secara akuntabel.
“Kami menyampaikan kebutuhan dukungan transportasi bagi Pembimbing Kemasyarakatan Sukarela. Pak Wali Kota pada prinsipnya setuju, tinggal bagaimana mekanisme dan cantolan pendanaannya agar bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel,” jelasnya.
Tak hanya itu, lebih jau dijelaslan, delain pengembangan Pembimbing Kemasyarakatan Sukarela, kesiapan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial juga menjadi perhatian utama.
Pihak Bapas Makassar telah menjalin kerja sama dengan sejumlah wilayah di Kota Makassar untuk menyiapkan lokasi pelaksanaan program tersebut.
Di antaranya Kecamatan Rappocini, Tallo, dan Panakkukang, termasuk beberapa kelurahan, seperti Buakana dan Batua.
“Kerja sama ini menjadi langkah awal agar ketika terdapat putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana kerja sosial, lokasi serta mekanisme pelaksanaannya telah tersedia,” katanya.
Ia mengakui, hal ini sejalan dengan semangat KUHP Nasional yang memberikan ruang bagi pidana alternatif, sehingga pemidanaan tidak lagi semata-mata bertumpu pada pidana penjara.
Tetapi juga membuka kesempatan bagi pelaku untuk menjalani sanksi melalui kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.
Agenda berikutnya adalah penguatan Griya Abhipraya Sombere sebagai pusat pemberdayaan dan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan.
Surianto berharap, keberadaan Griya Abhipraya Sombere tidak hanya menjadi tempat pembinaan, tetapi juga berkembang sebagai bagian dari ekosistem pembangunan Kota Makassar.
“Melalui fasilitas nantinya, klien pemasyarakatan memperoleh kesempatan untuk bekerja, berusaha, mengembangkan kreativitas, serta kembali menjadi bagian masyarakat yang produktif,” rerangnya.
Oleh jarena itu, Bapas Makassar mendorong kolaborasi program bersama Pemkot Makassar, termasuk membuka peluang dukungan melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Pihaknya juga merencanakan peringatan hari ulang tahun kedua Griya Abhipraya Sombere pada akhir tahun ini.
Ditambahakan, momentum tersebut diharapkan menjadi ruang untuk memperlihatkan capaian pembinaan, memamerkan produk dan kreativitas klien, sekaligus memberikan apresiasi kepada para mitra.
“Kami tidak ingin pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan hanya menjadi tanggung jawab Bapas. Kami ingin ini menjadi gerakan bersama pemerintah kota dan masyarakat,” imbuhnya.
Ia menegaskan, keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak semata-mata diukur dari jumlah orang yang menjalani pidana, tetapi juga dari seberapa banyak mereka dapat dipulihkan, diberdayakan, dan kembali menjalani kehidupan secara produktif.
Melalui audiensi tersebut, Bapas Makassar berharap penguatan MoU dapat segera ditindaklanjuti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk dukungan fasilitasi transportasi dan operasional Pembimbing Kemasyarakatan Sukarela serta penguatan peran Griya Abhipraya Sombere dalam program pemberdayaan masyarakat.
“Dengan sinergi ini, mampu menghadirkan pendekatan pemasyarakatan yang lebih inklusif, berorientasi pada pemulihan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tukasnya.
Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan dukungan penuh Pemkot Makassar terhadap gagasan penerapan pidana kerja sosial dan pengembangan Pembimbing Kemasyarakatan Sukarela sebagai bagian dari penguatan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan sosial.
Appi menyambut positif inisiatif Bapas Makassar yang melibatkan masyarakat melalui pengembangan Pembimbing Kemasyarakatan Sukarela.
“Kita mensupport, tentu program ini merupakan inovasi yang perlu didukung,” katanya. (***)