“Penghargaan dari negara dalam status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tak cuma sekali diperolehnya dengan sempurna. Nah, melihat komitmen Pak Danny itu tentulah tak salah bila teman-teman NGO anti korupsi mendukungnya penuh semangat. Bagi aktivis anti korupsi tentu alasan mendukungnya adalah karena pengawalan program, bukan soal pilkada-nya, namun bagaimana cermat menilai pasangan calon mana yang menyuarakan good governance dan clean goverment,” jelasnya.

“Dengan komitmen tersebut diharapkan paslon Danny-Fatma dan para partai pengusung serta pendukungnya nanti dapat turut serta melibatkan diri dalam perayaan hari anti korupsi 9 Desember mendatang bertepatan dengan hari pencoblosan nanti,” tambahnya.

Djusman mengatakan, prinsip bagi penggiat anti anti korupsi, takkan terwujud pemerintahan bertanggung jawab bila pemimpinnya tak berkomitmen pemerintahan bersih, sebesar apapun PAD (Pendapatan Asli Daerah) suatu daerah bila terjadi praktik korupsi di dalamnya.

Djusman mengungkapkan, masyarakat harus paham bahwa sesuatu yang tertera dalam lembaran visi misi jelas akan menjadi dokumen negara kelak di mana visi misi tersebut jelas terdata di KPU. Program dan visi misi itupun juga nantinya akan menjadi tagihan masyarakat, khususnya penggiat anti korupsi dan DPRD.

“Apa yang tercatat dalam visi misi adalah bukan hal yang main-main, bukan berupa retorika belaka untuk menebar kemanisan janji agar mendapat simpati pemilih demi meraih totalitas suara, tapi dapat dimaknai merupakan komitmen yang tinggi,” tegasnya. (***)