search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Kisruh Perpanjangan SBU, Gapeksindo Sulsel Desak Menteri PUPR Beri Solusi

doelbeckz - Pluz.id Senin, 18 Januari 2021 23:00
Andi Asruddin (tengah) didampingi Sekretaris Umum Gapeksindo Sulsel AM Amin Karaka (kanan) dan Ketua III Gapeksindo Sulsel Tajuddin 'Ajoek' Nur memberikan keterangan di Warkop Dg Anas, Jl Pelita Raya, Kota Makassar, Senin (18/1/2021). foto: doelbeckz/pluz.id
Andi Asruddin (tengah) didampingi Sekretaris Umum Gapeksindo Sulsel AM Amin Karaka (kanan) dan Ketua III Gapeksindo Sulsel Tajuddin 'Ajoek' Nur memberikan keterangan di Warkop Dg Anas, Jl Pelita Raya, Kota Makassar, Senin (18/1/2021). foto: doelbeckz/pluz.id

PLUZ.ID, MAKASSAR – Ratusan kontraktor di Sulsel, khususnya anggota Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Sulsel terancam tidak dapat mengikuti tender/lelang proyek 2021.

Penyebabnya adalah adanya kekisruhan pengurusan perpanjangan Sertifikat Badan Usaha (SBU) jasa konstruksi. Dimana hingga saat ini, tidak ada layanan pengurusan perpanjangan SBU di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Sulsel.

“Ratusan kontraktor, khususnya anggota Gapeksindo Sulsel terancam tidak dapat mengikuti proses lelang, sebab masa berlaku SBU-nya sudah habis. Berdasarkan aturan, perusahan dengan SBU habis masa berlakunya tidak dapat mengikuti tender. Sementara, saat ini, kami tidak dapat memperpanjang SBU, karena tidak ada layanan pengurusan perpanjangan SBU LPJK Sulsel. Padahal, berkas anggota Gapekaindo Sulsel sudah masuk di LPJK,” terang Andi Asruddin, Ketua V Gapeksindo Sulsel, Senin (18/1/2021).

Andi Asruddin didampingi Sekretaris Umum Gapeksindo Sulsel AM Amin Karaka dan Ketua III Gapeksindo Sulsel Tajuddin ‘Ajoek’ Nur, mengatakan, seharusnya LPJK Sulsel memproses perpanjangan SBU. Apalagi, sudah ada Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, tentang teknis perpanjangan SBU.

“Harusny LPJK menjalankan Surat Edaran Menteri PUPR mengenai mekanisme proses perpangangan SBU oleh LPJK,” jelasnya.

Andi Asruddin menjelaskan, tidak berjalannya proses perpanjangan SBU di LPJK ini, harus mendapatkan perhatian dari Menteri PUPR.

“Kami meminta Menteri PUPR mencarikan solusi atau jalan keluar ini, karena sampai saat ini pengurusan perpanjangan SBU di LPJK Sulsel tidak jalan-jalan, sementara waktu terus berjalan dan proyek sudah banyak proyek yang dalam tahap lelang,” terangnya. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top