search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Penggiat Anti Korupsi Dukung Danny-Fatma Evaluasi Kinerja Birokrat Pemkot Makassar

doelbeckz - Pluz.id Sabtu, 23 Januari 2021 19:00
Djusman AR. foto: istimewa
Djusman AR. foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Rencana pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi (Danny-Fatma), yang baru saja ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar sebagai pemenang Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar 2020, akan melakukan evaluasi kinerja birokrat Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mendapatkan dukungan dari penggiat anti korupsi.

Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar, Djusman AR, mengatakan, pernyataan atau program yang dicanangkan Danny Pomanto saat pidato pada rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih Pilwalkot Makassar 2020 yang digelar KPU Kota Makassar di Claro Makassar, Sabtu (23/1/2021), terkait bersih-bersih pemerintahan tentu tidak ada alasan bagi publik untuk tidak mendukung langkah tersebut.

“Saya kira tidak ada alasan segenap elemen masyarakat untuk tidak mendukung atau mensupportnya program yang dicanangkan pasangan Danny-Fatma,” kata Djusman ketika diminta tanggapannya terkait rencana Danny Pomanto itu, Sabtu (23/1/2021).

Direktur Lembaga Peduli Sosial Ekonomi Budaya Hukum & Politik (LP-SIBUK) Sulsel ini, menjelaskan program tersebut merupakan amanah konstitusi, sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

“Hal ini bukan sesuatu yang baru disampaikan Pak Danny (Danny Pomanto), publik juga tahu hal tersebut sesuai dengan visi misi Danny-Fatma, yang selalu disampaikan,” jelasnya.

Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi ini, menyatakan, publik berharap gerakan program evaluasi kinerja birokrat dijalankan. Apalagi, pada masa transisi ini, memang terlihat, bahkan publik melihat ada terdapat banyak kebijakan yang mengundang perhatian dan pertanyaan publik, karena dalam birokrasi setiap kebijakan itu berimplikasi pada penggunaan anggaran, baik Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Seperti misalnya penggunaan anggaran Covid-19 yang diduga telah terjadi penyalahgunaan anggaran,” paparnya.

Djusman mendorong perlu ada audit mulai dari pemerintahan Penjabat (Pj) Wali Kota Mahammad Iqbal Samad Suhaeb hingga kini Rudy Djamaluddin.

“Kepada Danny sebagai pemerintah nantinya, kami selaku penggiat anti korupsi berharap segala temuan nantinya konsisten didorong ke ranah hukum. Kalau kerugian lebih Rp1 miliar dorong ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), ada ke Kepolisian dan ada juga ke Kejaksaan,” tuturnya.

Djusman menegaskan, jika Danny konsisten dengan pemerintahan yang bersih, NGO penggiat anti korupsi senantiasa akan memberikan support.

“Pasti kita akan support selama pemerintahan Danny konsisten dengan pemerintahan yang bersih,” terangnya.

PIDATO. Wali Kota Makassar terpilih Mohammad Ramdhan Pomanto didampingi pasangannya Fatmawati Rusdi berpidato dalam rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih Pilwalkot Makassar 2020 di Claro Makassar, Sabtu (23/1/2021). foto: tim media danny-fatma

Djusman mengatakan, prinsip bagi penggiat anti anti korupsi, takkan terwujud pemerintahan bertanggung jawab bila pemimpinnya tak berkomitmen pemerintahan bersih, sebesar apapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah bila terjadi praktik korupsi di dalamnya.

Djusman mengungkapkan, masyarakat harus paham bahwa sesuatu yang tertera dalam lembaran visi misi jelas akan menjadi dokumen negara kelak di mana visi misi tersebut jelas terdata di KPU. Program dan visi misi itupun juga nantinya akan menjadi tagihan masyarakat, khususnya penggiat anti korupsi dan DPRD.

“Apa yang tercatat dalam visi misi adalah bukan hal yang main-main, bukan berupa retorika belaka untuk menebar kemanisan janji agar mendapat simpati pemilih demi meraih totalitas suara, tapi dapat dimaknai merupakan komitmen yang tinggi,” tegasnya.

Sebelumnya, Danny Pomanto usai bersama pasangannya Fatmawati Rusdi ditetapkan sebagai pemenang Pilwalkot Makassar 2020 melalui rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih Pilwalkot Makassar 2020 yang digelar KPU Kota Makassar di Claro Makassar, Sabtu (23/1/2021), mengatakan, berencana menata ulang struktur Pemkot Makassar. Ada tim transisi yang akan dibentuk untuk menilai birokrat, terutama terkait kinerja.

“Kami akan segera membentuk tim transisi. Kita sedang melobi dan tim transisi ini di luar pemerintahan. Mereka akan menilai satu per satu kondisi tubuh pemerintahan, siapa tahu ada birokrat tidak sehat,” kata Danny Pomanto usai ditetapkan sebagai pemenang Pilwalkot Makassar di Claro Makassar, Sabtu (23/1/2021).

Namun, kata DP, akronim Danny Pomanto, dirinya meminta seluruh masyarakat untuk bersabar. Sebab, masih ada agenda selanjutnya, yakni pelantikan di Februari mendatang. “Sesegera mungkin tim transisi bekerja. Dilantikmo rong,” ujarnya.

Danny menjelaskan, Adama (Danny-Fatma) tidak memiliki program khusus 100 dalam memimpin Makassar. Hanya fokus pada penataan ulang jabatan di pemerintahan.

“Tidak adaji program khusus, karena semua penting. Tapi kalau 100 hari itu membersihkan pemerintah kota,” terangnya.

Danny Pomanto mengakui, banyak hal yang mesti diperbaiki di struktur organisasi lingkup Pemkot Makassar. Pasalnya, program yang selama ini pro rakyat terkesan menghilang.

“Kita akan audit. Banyak dugaan penyalahgunaan kewenangan dan anggaran,” jelasnya.

Terkait program, sambung Danny, pihaknya akan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya saja, saat itu kondisi di Kota Makassar masih pandemi Covid-19, sehingga program akan mengacu pada perkuatan agar angka kasus Covid-19 melandai.

“Kalau program kita akan lihat konteksnya. Apa yang urgent saat itu. Kalau masih Covid-19, maka kita akan perkuat hingga membuat Covid-19 menghilang di Makassar,” paparnya. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top