search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Nurhaldin Sebut Perda Pendidikan Baca Tulis Al Qur’an Perlu Direvisi

doelbeckz - Pluz.id Sabtu, 13 Februari 2021 18:00
SOSIALISASI PERDA. Wakil Ketua III DPRD Kota Makassar, Andi Nurhaldin NH (tengah), saat mensosialisasikan Perda Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pendidikan Baca Tulis Al Qur'an di Hotel Teraskita, Jl AP Pettarani, Makassar, Sabtu (13/2/2021). foto: anas/pluz.id
SOSIALISASI PERDA. Wakil Ketua III DPRD Kota Makassar, Andi Nurhaldin NH (tengah), saat mensosialisasikan Perda Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pendidikan Baca Tulis Al Qur'an di Hotel Teraskita, Jl AP Pettarani, Makassar, Sabtu (13/2/2021). foto: anas/pluz.id

PLUZ.ID, MAKASSAR – Wakil Ketua III DPRD Kota Makassar, Andi Nurhaldin NH, mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pendidikan Baca Tulis Al Qur’an.

Nurhaldin menjelaskan, pendidikan baca tulis Al Qur’an sangat jarang menjadi perhatian, padahal pendidikan agama sangat penting untuk masa depan anak-anak. Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar juga belum terlalu serius menanganinya.

“Ini kita mau terapkan kembali, dimana dengan adanya wali kota kita harapkan untuk membuat Perwali (Peraturan Wali Kota)-nya supaya efektif. Sejauh ini belum ada saya lihat perwali-nya,” tutur Nurhaldin saat sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) di Hotel Teraskita, Jl AP Pettarani, Makassar, Sabtu (13/2/2021).

Haldin, sapaan akrab Andi Nurhaldin NH, menyebutkan, ada beberapa hal yang perlu direvisi dalam perda ini, utamanya menyangkut kesejahteraan guru mengaji. Dimana mereka hanya mendapat gaji Rp900 ribu, itupun hanya sekali pencairan dalam setahun.

“Anggaran guru mengaji tidak efektif, tidak seimbang, karena dia hanya menerima Rp900 ribu satu tahun,” jelasnya.

Haldin mengatakan, tahun ini perlu penambahan anggaran setidaknya Rp1,5 juta pertahun. Paling tidak dapat Rp150 ribu perbulan. “Dengan adanya perda ini harusnya menyelematkan orangtua di kehidupan berikutnya,” ucap Haldin.

Selain itu, hal lain yang perlu dibenahi, kata politisi Golkar ini, ialah soal sertifikasi pendidikan Al Qur’an sebagai syarat untuk diterima di sekolah, baik SD maupun SMP. Perlu diperiksa apakah sekolah betul-betul menerapkan syarat tersebut.

Sementara, Usman Sofyan selaku pembicara sekaligus salah satu inisiator lahirnya perda ini, mengaku, perda ini hadir karena keprihatinan terhadap insentif guru mengaji yang kala itu hanya Rp200 ribu setahun. Padahal, pendidikan baca tulis Al Qur’an ini, menyangkut urusan akhirat.

“Kalau kita lihat, orangtua lebih cenderung mengeluarkan uangnya untuk les komputer atau Bahasa Inggris. Kita kasian sama guru mengaji yang iurannya bahkan hanya Rp1.500 per bulan,” keluhnya.

“Hanya saja, perda tersebut belum maksimal realisasinya. Sehingga perlu sosialisasi massif seperti saat ini,” tambahnya. (***)

Penulis : Anas

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top