search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Apresiasi Pergantian Kajati Sulsel, Djusman AR: Kami Merindukan Sosok yang Garang Kinerjanya

doelbeckz - Pluz.id Kamis, 18 Februari 2021 23:00
Djusman AR. foto: istimewa
Djusman AR. foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Sulsel berganti dari Firdaus Dewilmar ke Raden Febrytriyanto, Rabu (17/2/2021).

Terkait mutasi Kajati Sulsel dari pajabat lama ke pejabat baru penggiat anti korupsi bukan hanya memberi apresiasi, tapi malah berterima kasih kepada Jaksa Agung, Burhanuddin, atas keputusannya mengevaluasi pejabat lama.

“Hal ini, mengingat pejabat sebelumnya juga sudah pernah dicopot lalu diaktifkan kembali di wilayah hukum yang sama. Semenjak kejadian itu, spontan mengikis semangat partisipasi publik. Kemudian dalam catatan kami, dari sekian banyak Kajati yang pernah menjabat di Sulsel, inilah Kajati (Firdaus Dewilmar) paling buruk kinerjanya. Andaikan diprestasikan, rapornya rapor merah,” terang Djusman AR, Penggiat Anti Korupsi Sulsel, Kamis (18/2/2021).

Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar ini, melanjutkan, sejauh ini dalam kinerjanya yang menonjol hanya membangun kerja sama Memorandum of Understanding (MoU) antara lembaga pemerintahan dan swasta.

“Di masa kepemimpinannya tidak ada yang membuat masyarakat Sulsel berdecak kagum. Malah yang terjadi masyarakat penggiat anti korupsi menjadi pesimis untuk turut berperan serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,” terangnya.

Djusman mengakui, paling menohok publik pada kasus dugaan korupsi pembebasan lahan proyek Makassar New Port (MNP) yang sempat menjerat seorang pengusaha ternama di Makassar, Soedirjo Aliman alias Jentang sebagai tersangka. Di mana penyidikan kasus tersebut dihentikan diam-diam Kejati (Kejaksaan Tinggi) Sulsel di bawah kepemimpinan Firdaus Dewilmar sebagai Kajati Sulsel. Jentang dibebaskan tanpa melalui proses hukum di persidangan setelah sempat ditahan di Rutan Klas 1 Makassar.

“Kasus ini yang paling menyedihkan dan betul-betul telah mencoreng wajah penegakan hukum kita. Bayangkan, si tersangka telah lama memburon dan setelah berhasil ditangkap di persembunyiannya di Jakarta, sepekan kemudian dibebaskan dan perkaranya dihentikan (SP-3) secara sepihak meski status tersangka telah dikuatkan putusan praperadilan,” bebernya.

Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi ini, menyatakan, tak ada satupun kasus dugaan korupsi yang ditangani berakhir hingga persidangan. Ada pula kasus yang cukup menyita perhatian publik, yakni kasus dugaan korupsi PDAM Makassar, awal penyelidikannya dipublish habis-habisan, namun belakangan menghilang bagai ditelan bumi alias perkembangannya tak kedengaran lagi, entah penyebabnya apa, mungkin masuk angin.

Bahkan, juga terdapat dua kasus yang terkesan dibiarkan mandek di tahap penyidikan, yakni dugaan suap proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp49 miliar di Kabupaten Bulukumba dan dugaan korupsi proyek DAK senilai Rp39 miliar di Kabupaten Enrekang dan di beberapa wilayah kabupaten/kota lainnya di Sulsel.

“Makanya izinkan saya menyampaikan selamat datang Pak Kajati baru, dan silakan pergi Kajati lama. Kepada Kajati baru saya ingin ingatkan Sulsel ini butuh aparat penegak hukum dalam hal ini Kajati yang luar biasa kinerjanya, bukan yang luar biasa beretorika. Kami merindukan sosok Kajati yang garang kinerjanya dari aspek kuantitas dan kualitas. Contoh kecil di masa kepemimpinan Masyhudi Ridwan. Ingat, pelaku korupsi itu kotor bahkan busuk, makanya dibutuhkan Kajati yang bersih dan harum tegar serta ke depannya diharapkan Pak Kajati baru dapat mengangkat kembali kejayaan kinerja Kejaksaan Tinggi Sulsel di bawah kepemimpinannya,” ujar Djusman.

“Buka semua kasus-kasus korupsi yang ditinggalkan pejabat sebelumnya. Buka juga semua kasus-kasus korupsi yang tersebar di seluruh tingkatan Kejari (Kejaksaan Negeri) di wilayah hukumnya. Termasuk dorong partisipasi publik khususnya penggiat anti korupsi, mahasiswa, dan ormas yang sevisi dengan gerakan pemberantasan korupsi, dan paling terpenting jangan pernah abaikan hak-hak masyarakat dalam upaya berperan serta sebagaimana yang diatur dalam pasal 41 UU No 31/99 beserta perubahannya UU No 20/01. Selamat bertugas sesuai Undang-Undangnya No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan,” tambahnya. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top