search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

ASN Pemkot Makassar Miliki Harta Fantastis Capai Rp56 Miliar

doelbeckz - Pluz.id Kamis, 01 April 2021 23:00
Ilustrasi. foto: istimewa
Ilustrasi. foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Fantastis. Terjadi lonjakan kekayaan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Irwan Adnan, terungkap dalam aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kekayaan Aparatur Sipil Negara (ASN) ini pun menjadi pusat perhatian publik lantaran dalam waktu satu tahun kenaikannya mencapai Rp48 miliar lebih.

Pada aplikasi LHKPN, Irwan Adnan terakhir melaporkan hartanya pada 31 Desember 2019. Harta Adnan tercatat Rp56,4 miliar.

Pada 2017, harta Irwan Adnan hanya Rp8,2 miliar lebih. Kenaikan drastis terjadi setahun berikutnya.

Dalam aplikasi milik KPK ini, harta Irwan Adnan pada 2018 mencapai Rp53,6 miliar lebih. Naik lagi menjadi Rp56,4 miliar pada tahun 2019.

Irwan Adnan mendaftarkan 24 bidang lahannya di Kota Makassar dan DKI Jakarta dengan harga yang cukup fantastis. Ada lahan yang tercatat hingga Rp6,5 miliar.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, yang dimintai konfirmasi, Kamis (1/4/2021), mengaku, belum mengetahui pasti soal kekayaan harta pejabatnya ini. Namun, menurutnya, LHKPN adalah wujud transparansi pejabat negara dalam melaporkan hartanya.

Dalam bentuk apa harta kekayaan Irwan Adnan, berikut laporan dalam LHKPN 2019:
1. Tanah dan bangunan seluas 326 m2/288 m2 di Kota Makassar, hibah dengan akta Rp1.872.434.000.
2. Tanah dan bangunan seluas 297 m2/254 m2 di Kota Makassar lainnya Rp1.352.305.000.
3. Tanah dan bangunan seluas 112 m2/55 m2 di Kota Makassar, hasil sendiri Rp120.000.000
4. Tanah dan bangunan seluas 717 m2/240 m2 di Kota Makassar, hasil sendiri Rp1.665.641.000
4. Tanah dan bangunan seluas 243 m2/246 m2 di Kota Makassar, warisan Rp1.595.003.000
6. Tanah dan bangunan seluas 175 m2/525 m2 di Kota Makassar, hasil sendiri Rp5.000.000.000
7. Tanah dan bangunan seluas 190 m2/570 m2 di Kota Makassar, hasil sendiri Rp3.000.000.000
8. Tanah dan bangunan seluas 137 m2/137 m2 di Kota Makassar, hasil sendiri Rp2.000.000.000
9. Tanah dan bangunan seluas 129 m2/129 m2 di Kota Makassar, hasil sendiri Rp400.000.000
10. Tanah dan bangunan seluas 96 m2/96 m2 di Kota Makassar, hasil sendiri Rp500.000.000
11. Tanah dan bangunan seluas 96 m2/96 m2 di Kota Makassar, hasil sendiri Rp500.000.000
12. Tanah seluas 161 m2 di Kota Makassar, hasil sendiri Rp100.000.000
13. Tanah seluas 2361 m2 di Kota Makassar, hasil sendiri Rp1.000.000.000
15. Tanah dan bangunan seluas 319 m2/600 m2 di Kota Makassar, hasil sendiri Rp3.000.000.000
16. Tanah dan bangunan seluas 193 m2/72 m2 di Kota Makassar, hasil sendiri Rp400.000.000
17. Tanah dan bangunan seluas 126 m2/80 m2 di Kota Makassar, hasil sendiri Rp300.000.000
18. Tanah dan bangunan seluas 106 m2/120 m2 di Kota Makassar, hasil sendiri Rp900.000.000
19. Tanah dan bangunan seluas 578 m2/200 m2 di Kota Makassar, hasil sendiri Rp6.500.000.000
20. Tanah dan bangunan seluas 81 m2/160 m2 di Kota Makassar, hasil sendiri Rp600.000.000
21. Tanah dan bangunan seluas 120 m2/180 m2 di Kota Jakarta, hasil sendiri Rp2.500.000.000
22. Tanah dan bangunan seluas 29 m2/29 m2 di Kota Makassar, hasil sendiri Rp40.000.000
23. Tanah dan bangunan seluas 208 m2/400 m2 di Kota Makassar, hasil sendiri Rp5.000.000.000
24. Tanah seluas 660 m2 di Kota Makassar, hasil sendiri Rp300.000.000

Dalam LHKPN itu, Irwan Adnan juga memiliki sejumlah kendaraan mewah yang terdata hingga Rp3.820.000.000:
1. Motor, Harley Davidson XR 1200 tahun 2012, hasil sendiri Rp150.000.000
2. Mobil, Jeep tahun 2010, hasil sendiri Rp200.000.000
3. Mobil, Ford Mustang tahun 2013, hasil sendiri Rp1.000.000.000
4. Mobil, Toyota Vellfire tahun 2015, hasil sendiri Rp700.000.000
5. Mobil, Toyota Innova tahun 2017, Hasil sendiri Rp350.000.000
6. Motor, Harley Davidson tahun 2013,
hasil sendiri Rp350.000.000
7. Motor, Royal Enfield tahun 2016, hasil sendiri Rp70.000.000
8. Mobil, Toyota FJ Cruiser tahun 2014, hasil sendiri Rp1.000.000.000
9. Harta bergerak Adnan lainnya mencapai Rp2.698.550.000 .
10. Kemudian, kas dan setara non kas Rp10.082.493.872.

Dugaan Tipikor di Bapenda Makassar

Di saat kekayaan Irwan Adnan menjadi sorotan, Tipikor Polrestabes Makassar mengendus adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Tipikor Polrestabes Makassar menduga ada penyalahgunaan pada penerbitan dan pembayaran pajak reklame.

Terkait dugaan itu, Unit Tipikor Polrestabes Makassar sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie.

Surat pemeriksaan bernomor B/520/III/Res.3.3/Reksrim ini, berisi Unit Tipikor Polrestabes Makassar sedang menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi atas penerbitan izin penyelenggaraan reklame dan pembayaran pajak reklame yang tidak dilakukan penyelenggara reklame, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.

Pemeriksaan dijadwalkan akan dilakukan pada Senin, 5 April 2021, pukul 09.00 WITA, bertempat di Ruang Unit IV Lantai II Satrekrim Polrestabes Makassar.

Diketahui, pajak reklame ini, berada di bawah kewenangan Bapenda Kota Makassar. Pada tahun 2020, Bapenda Makassar mencatat realisasi dari pajak reklame mencapai Rp3,75 miliar atau sekitar 94,58 persen, dari target Rp3,97 miliar.

Hal ini pun mendapatkan perhatian penggiat antikorupsi, Djusman AR. Menurutnya, mencermati harta kekayaan Irwan Adnan yang terungkap dalam aplikasi LHKPN KPK dapat diyakini validasinya.

Namun, Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar ini, mengatakan, yang menjadi pertanyaan sakarang apakah dalam LHKPN tersebut terdapat temuan ketidakwajaran. Untuk mengujinya harus diketahui, apakah LHKPN tersebut sudah diterbitkan dalam bentuk surat kepemilikan atau tidak diterbitkan.

“Pemahaman saya, manakala KPK tidak menerbitkan dalam bentuk surat lembaran atau dokumen untuk dimiliki yang bersangkutan, maka itu berarti terdapat temuan di dalamnya dan pasti KPK akan menindaklanjuti dalam bentuk check and balance atau langsung pemeriksaan,” tuturnya.

Djusman menjelaskan, yang mencengangkan dan mengundang tanya, karena memang besaran lonjatannya dari 2017, 2018 hingga 2019.

Apalagi, pada objek harta tersebut adalah harta tak bergerak yang nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga bergerak.

Djusman menegaskan, laporan kekayaan itu, patut untuk diinvestigasi atau diselidiki. “Namun, semuanya bergantung pada yang saya jelaskan tadi di atas, karena berkaitan LHKPN jelas merupakan kewenangan KPK,” ujarnya.

“Bahwa Polrestabes Makassar sedang mengagendakan pemeriksaan, saya kira itu baik guna mendorong lahirnya kepastian hukum atas dugaan ketidakwajaran harta Irwan Adnan dalam LHKPN tersebut. Namun, saya menyarankan cocoknya hal itu ditangani KPK atau bolehlah ditangani Polrestabes atau Polda Sulsel dengan kewenangannya atas pertimbangan locus delicti-nya. Namun, untuk lebih menjaminnya proses hukumnya diharapkan meminta supervisi aktif kepada KPK,” tambah Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi ini. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top