search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

KPK Sebut Sejumlah Orang Berpotensi Tersangka Terkait Kasus NA, Djusman AR: Fakta Persidangan Alat Bukti

doelbeckz - Pluz.id Selasa, 08 Juni 2021 11:00
Andre Dedy Nainggolan (kiri) dan Djusman AR. foto: istimewa
Andre Dedy Nainggolan (kiri) dan Djusman AR. foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi sinyal kuat untuk menindaklanjuti fakta persidangan terkait sejumlah orang yang disebut terlibat dalam kasus dugaan suap proyek infrastruktur di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel. Komisi antirasuah menyebut mereka berpotensi menjadi tersangka.

Penyidik KPK, Andre Dedy Nainggolan, menegaskan, fakta persidangan bisa menjadi jalan masuk bagi penyidik untuk melakukan pengembangan lebih jauh.

“Apabila, ada fakta baru yang muncul di persidangan, bisa dilakukan pengembangan penyidikan yang mengarah pada pihak baru. Tentu dilihat dulu seberapa besar alat bukti yang diperoleh,” ujar Andre dalam diskusi soal korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 yang digelar di Makasaar, Senin (7/6/2021).

Bahkan Andre mengatakan, orang-orang yang terlibat dalam kasus dugaan suap proyek infrastruktur kepada Nurdin Abdullah, Gubernur Sulsel nonaktif sebagaimana terungkap dalam persidangan terdakwa Agung Sucipto sangat berpotensi menjadi tersangka.

“Mereka sangat berpotensi kuat menjadi tersangka,” kata Andre.

Sebelumnya diberitakan, dua saksi, mantan ajudan Gubernur Sulsel nonaktif, Nurdin Abdullah (NA), yang dihadirkan dalam persidangan terdakwa Agung Sucipto secara gamblang dan runtut menceritakan kronologi aliran dana dari sejumlah kontraktor.

Kesaksian Syamsul Bahri, salah satu mantan ajudan NA, di depan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar, menyebut nama-nama yang memberi uang melalui perantara kepada NA. Mereka adalah, Robert, Haeruddin, Fery Tanriadi, Nurwadi bin Pakki alias H Momo.

“Yang saya tahu ada beberapa kontraktor. Ada Robert, Haeruddin, Fery Tanriadi, dan H Momo (Nurwadi bin Pakki),” kata

Syamsul yang diambil sumpah sebagai saksi dalam persidangan terdakwa Agung Sucipto, kontraktor asal Bulukumba yang ditetapkan tersangka KPK sebagai penyuap NA.

Selain menyebut kontraktor sebagai pemberi sejumlah uang, Syamsul Bahri dan Muhammad Salman Nasir, juga menyebut secara runtut perannya dan peran mantan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sulsel, Sari Pudjiastuti.

Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) Non Governmental Organization (NGO) Sulawesi, Djusman AR, mengatakan, dalam persidangan terungkap empat kontraktor sebagai penyuap dan dua ajudan yang berstatus anggota Polri dan satu Aparatur Sipil Negara (ASN) turut serta dalam kasus tersebut. Karena itu, dia menegaskan mereka sepatutnya dimintai pertanggungjawaban hukum.

“Bukan hal yang keliru bila dijadikan sebagai tersangka,” ujarnya.

Sebelumnya, Djusman meminta dua mantan ajudan NA, Muhammad Salman Nasir dan Syamsul Bahri dimintai pertanggungjawaban.

“Khusus untuk dua ajudan dan satu ASN, mereka dapat dijerat turut serta,” kata Djusman.

Soal empat kontraktor yang diduga sebagai pemberian uang kepada NA sebagaimana terungkap dalam persidangan, lanjut Djusman, jelas sekali merupakan perbuatan melawan hukum.

“Pemberi suap sebagaimana perintah Pasal 5 Undang-Undang (UU) Nomor 31/99 beserta perubahannya UU Nomor 20/01 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pun patut dimintai pertanggungjawaban hukum, bukan hanya kepada penerima suap tersebut,” kata Djusman yang juga Direktur Lembaga Peduli Sosial Ekonomi Budaya Hukum dan Politik (LP-SIBUK) Sulsel.

Dugaan Korupsi Dana Bansos

Dalam sidang kasus Nurdin Abdullah (NA) dengan terdakwa Agung Sucipto, juga terungkap aliran dana Bantuan Sosial (Bansos) Penanganan Covid-19.

Sejumlah nama disebut menerima aliran dana Bansos Covid-19, salah satunya adalah mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat Sulsel, Sri Wahyuni.

Nama auditor muda itu, disebut Muhammad Salman Nasir, mantan ajudan Nurdin Abdullah dari Kepolisian, yang saat itu dihadirkan sebagai saksi terdakwa Agung Sucipto.

Munculnya nama Sri Wahyuni, menjadi perhatian Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) Non Governmental Organization (NGO) Sulawesi, Djusman AR.

Ia mengatakan, apapun yang terungkap di persidangan sebagai fakta persidangan, merupakan alat bukti yang kuat. Sebagai saksi, Salman menyatakan kesaksiannya dibawah sumpah, dan dilindungi undang-undang.

“Jika namanya disebut dalam persidangan, maka itu sudah menjadi fakta persidangan. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, tentu tidak boleh melepas begitu saja dan harus ada tindak lanjut. Harus ditelusuri sejauh mana perannya,” terang Djusman AR.

Menurutnya, jika terbukti bersalah menerima aliran dana bansos Covid-19, Sri Wahyuni bisa mendapatkan sanksi hingga pemecatan sebagai ASN.

Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, harus menindaklanjuti kesaksian Salman, tentunya tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah.

“Saya selalu yakin, mereka yang memberikan kesaksiannya di pengadilan sangat kecil kemungkinan berbohong. Karena mereka kan disumpah terlebih dahulu. Kalau memberikan kesaksian palsu, itu bisa dipidana,” kata Djusman.

Penyidik KPK, Andre Dedy Nainggolan pun menegaskan, jangankan di persidangan, sebelum sidang pun jika ada fakta baru, maka KPK bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Jangankan di persidangan, sebelum ada terdakwa pun kalo ada fakta baru KPK bisa melakukan penyelidikan lebih jauh,” tegasnya.

Andre mengaku, fakta persidangan bisa menjadi jalan masuk bagi penyidik untuk melakukan pengembangan lebih jauh.

“Apabila, ada fakta baru yang muncul di persidangan, bisa dilakukan pengembangan penyidikan yang mengarah pada pihak baru. Tentu dilihat dulu seberapa besar alat bukti yang diperoleh,” ujar Andre dalam diskusi soal korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 yang digelar di Makasaar, Senin (7/6/2021). (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top