search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Pengelolaan Rumah Kos Harus Merujuk Perda 10/2011

doelbeckz - Pluz.id Kamis, 26 Agustus 2021 10:00
Nunung Dasniar. foto: istimewa
Nunung Dasniar. foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar, Nunung Dasniar, kembali menemui konstituen dengan agenda sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 10 tahun 2011 tentang Pengelolaan Rumah Kos di Hotel D’Maleo Makassar, Rabu (25/8/2021).

Nunung mengatakan, usaha rumah kos saat ini mulai menjamur seperti yang ada di Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea. Hal itu dinilai wajar, sebab dua daerah tersebut merupakan kawasan industri dan pendidikan.

Hanya saja, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar ini, mengingatkan, pelaku usaha agar tetap mengikuti dan menaati aturan dalam hal ini perda nomor 10 tahun 2011.

“Kita minta agar mereka taat aturan agar ke depan tidak ada masalah yang terjadi,” jelas Nunung.

Meski perda ini sudah ada sejak 2011, namun legislator Fraksi Gerindra ini, menilai, masih efektif. Sisa, pemerintah dan semua stakeholder termasuk peserta di kegiatan sosialisasi ini, untuk menyebarluaskan agar masyarakat tahu.

“Kita harap, peserta kegiatan ini membantu kita untuk mensosialisasikan ke lingkungan tempat mereka tinggal,” paparnya.

Terpisah, Narasumber Kegiatan, Firdaus, menyebutkan, pembentukan perda ini berasaskan pada empat hal. Seperti norma hukum, agama, kesusilaan, dan adat istiadat. Tujuannya, tentu penataan dan pengendalian kependudukan.

“Rumah kos itu tidak serta merta dibuat. Ada syarat yang harus masyarakat penuhi,” ucap Daud, sapaan akrab Firdaus.

Syarat yang dimaksud, sambung Daud, berdasarkan perda nomor 10 tahun 2011, yakni harus ada izin pengelolaan rumah kos, bertanggung jawab secara keseluruhan segala aktivitas yang terjadi khususnya mengenai keamanan.

“Pemilik rumah kos tidak boleh macam-macam, karena sudah ada regulasi. Jika melanggar, mereka bisa kena pidana,” tegasnya. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top