search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Danny Pomanto Koreksi Anggaran Rp680 Miliar, Djusman AR: Keputusan Itu Patut Diapresiasi

doelbeckz - Pluz.id Kamis, 09 September 2021 12:00
Moh Ramdhan Pomanto (kiri) - Djusman AR. foto: istimewa
Moh Ramdhan Pomanto (kiri) - Djusman AR. foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, melakukan koreksi terhadap sejumlah pos belanja melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.

Danny Pomanto memangkas anggaran pada sejumlah pos belanja. Nilainya mencapai Rp680 miliar.

“Saya memotong belanja bahan bakar itu Rp100 miliar, dana pembelian ATK (Alat Tulis Kantor) saya potong Rp100 miliar. Memotong belanja makan minum pegawai di jalanan Rp100 miliar. Kira-kira ada Rp680 miliar saya potong,” ungkap Danny, Rabu (8/9/2021).

Menurutnya, pemangkasan pada pos belanja tersebut, karena selama ini anggaran perjalanan dinas tidak memberi sumbangsih.

“Cuman kasi habiskan uang saja untuk pegawai. Mohon maaf untuk senang-senang, masa kerjanya jalan terus bikin habis uang masa lebih banyak makan-makan sama jalan-jalannya,” kata Danny.

Pemangkasan pos belanja yang dianggap tidak produktif ini, akan dialihkan untuk pos belanja modal, seperti perbaikan jalan dan peningkatan perekonomian masyarakat di dalam lorong.

Danny mengakui, Rancangan APBD Perubahan itu akan segera diserahkan ke DPRD Kota Makasssr untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Sementara, Penggiat Anti Korupsi, Djusman AR, mengatakan, pemangkasan anggaran sebesar Rp680 miliar pada APBD Perubahan yang dilakukan Danny Pomanto patut mendapat apreseasi semua pihak khususnya di kalangan penggiat anti korupsi.

Alasan kebijakan itu telah berkesesuaian dengan instrumen Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas KKN, yang menganut asas (1) kepastian hukum, (2) tertib penyelenggaraan negara, (3) kepentingan umum, (4) keterbukaan, (5) proporsionalitas, (6) profesionalitas, dan (7) akuntabilitas.

“Komitmen pejabat dan atau penyelenggara negara dapat dilihat sejauh mana menerapkan asas-asas tersebut,” ujarnya.

Djusman menjelaskan, prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi serta kemanfaatan penggunaan anggaran adalah wujud penerapan akuntabilitas budgeting.

“Tentunya kebijakan pemangkasan anggaran tersebut berdasar pada kajian, telaah kritis, dan kebutuhan. Dengan dalil itu, artinya penyusunan anggaran sebelumnya dapat dikatakan ‘pemborosan anggaran’ dan bahkan berpotensi mengarah menggerogoti hingga korupsi,” ulasnya.

Djusman menegaskan, pemangkasan Rp680 miliar bukan jumlah yang sedikit.

“Kita tidak bisa bayangkan andaikan itu lolos, betapa borosnya penganggaran tersebut,” ucapnya.

Kebijakan memangkas sejumlah pos tidak produktif ini, lanjut Djusman, secara tidak langsung Danny telah menyelamatkan anggaran.

“Bukan sikap yang main-main keberpihakannya terhadap masyarakat Makassar. Sepatutnya kita beri aplaus. Kita harus objektif menilainya, prinsip kita ‘katakan baik bila benar, katakan salah bila menyimpan’,” ucapnya.

Djusman menekankan, penggiat anti korupsi itu, bukan hanya bergerak pada penindakan (pelaporan), tapi juga pada upaya pencegahan (penyelamatan anggaran).

“Dan Alhamdulillah, Pak Danny telah melakukan itu,” katanya.

Djusman menggarisbawahi, hanya orang tidak fair yang tidak mengapreseasi kebijakan tersebut.

“Era sekarang sangat sulit ditemukan pemimpin yang berkomitmen tinggi seperti itu,” katanya.

“Yang diselamatkan adalah hak rakyat dan itu sudah mewakili kami penggiat anti korupsi,” tambah Djusman. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top