search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Ma’jori Sukses Hadirkan Bupati Wajo dan Djusman AR Bincang Anti Korupsi

doelbeckz - Pluz.id Selasa, 16 November 2021 10:00
BINCANG KORUPSI. Bupati Wajo Amran Mahmud (kiri) dan Aktivis Anti Korupsi Djusman AR (tengah) menjadi narasumber Podcast bincang korupsi dengan tema 'Wara Wiri Korupsi di Kabupaten Wajo' di Studio As'adiyah Channel Sengkang, Wajo, Senin (15/11/2021). foto: istimewa
BINCANG KORUPSI. Bupati Wajo Amran Mahmud (kiri) dan Aktivis Anti Korupsi Djusman AR (tengah) menjadi narasumber Podcast bincang korupsi dengan tema 'Wara Wiri Korupsi di Kabupaten Wajo' di Studio As'adiyah Channel Sengkang, Wajo, Senin (15/11/2021). foto: istimewa

PLUZ.ID, WAJO – Acara Podcast Persepsi Project yang digelar Divisi Anti Korupsi Komunitas Ma’jori (Masyarakat Wajo Literasi) sukses menghadirkan Bupati Wajo Amran Mahmud dan Aktivis Anti Korupsi Djusman AR untuk berbincang berkait korupsi dengan tema ‘Wara Wiri Korupsi di Kabupaten Wajo’.

Pada podcast ini, ditutup dengan penandatanganan ikrar anti korupsi yang berisi empat poin.

Podcast yang berlangsung di Studio As’adiyah Channel Sengkang, Wajo, Senin (15/11/2021) ini, dipandu Andi Besse Sitti Fatimah, alumni Jurnalistik Lawan Korupsilangsung di Studio As’adiyah Channel Sengkang, Senin (AJLK) Tahun 2021 ini.

Persepsi Project merupakan program tayangan edukatif pencegahan dan pemberantasan korupsi yang didukung langsung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).

Pada saat podcast, Bupati Wajo, Amran Mahmud, mengatakan, kendala pemberantasan korupsi di Wajo adalah budaya masyarakat yang masih terbiasa menerobos aturan.

Namun, ia mengaku, akan tetap berupaya untuk menggalakkan budaya anti korupsi di Wajo.

Amran akan memaksimalkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan perangkat lainnya untuk menegakkan aturan dan mengoptimalkan pelayanan publik.

Menanggapi hal tersebut, Penggiat Anti Korupsi, Djusman AR, memberikan solusi pemberantasan korupsi dengan cara pelibatan pastisipasi publik dan menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, dan paling penting mengajak peran serta publik serta tidak resisten atau alergi dengan sorotan publik.

“Harus terpenuhi penerapan transparansi, bila ada pejabat yang resisten dengan itu, maka tentu kami dan publik akan berpendapat ‘kalau bersih kenapa risih’, karena tidak mungkin merasa risih jika memang tidak ada apa-apa,” kata Djusman yang mengkoordinir beberapa lembaga anti korupsi. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top