PLUZ.ID, MAKASSAR – Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin, rencananya melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulsel, besok, Senin (31/1/2022).
Orang nomor dua di Indonesia ini, akan melakukan Rapat Sosialisasi Mal Pelayanan Publik dan Pemberdayaan UMKM serta serangkaian kegiatan lainnya.
Rapat tersebut akan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel. Selain itu, rencananya Wapres didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, akan meninjau Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang dipamekan di Lobi Kantor Gubernur Sulsel.
Adapun UKM yang ditampilkan berupa UKM Callodo dari Luwu Utara dengan produk permen cokelat, UKM Kerajinan Atap Konjo dari Bulukumba berupa produk peralatan rumah tangga dari daun lontar, UKM Pengrajin Perak Borong dari Makassar dengan produk kerajinan perak, UKM Koperasi Sutera Sengkang dari Wajo dengan produk kain tenun sutera, dan UKM CV Coconut Internasional Indonesia dengan produk Teh Nipah, Sanrego Herbal, Briket, dan Gula Tala.
Di Sulsel, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada 2021 sebanyak 1.565.134 unit usaha, meningkat sebesar 24 persen dari 2020, yaitu sebanyak 1.262.952 unit usaha. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel terus berupaya dalam program pemberdayaan UMKM.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulsel, Abdul Malik, menyampaikan, Plt Gubernur selalu berupaya dalam peningkatan dan pengembangan UMKM, diantaranya peningkatan kualitas produk melalui konsultasi kemasan produk bagi UMKM, fasilitasi sertifikasi produk, pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi UMKM.
“Diharapkan dengan kedatangan Wapres, mampu memberikan dorongan untuk peningkatan dan pengembangan UMKM,” harapnya.
Sementara, di Pemprov Sulsel juga telah memiliki layanan Mal Pelayanan Publik (MPP). Hadirnya layanna ini untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan pada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Serta meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) di Sulsel.
Dalam menghadirkan Mal Pelayanan Publik ini, dengan pendekatan sistem digital yang dapat memangkas biaya. Dengan memanfaatkan aset fisik yang sudah ada, hadirnya MPP ini dengan efisiensi anggaran dari perencanaan Rp40 miliar menjadi Rp400 juta lebih. MPP ini melayani 321 jenis perizinan dan non-perizinan dari 23 sektor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis. (***)
