Presiden Serahkan 16 Ribu Ha SK Hutsos dan TORA untuk Warga Sulsel

doelbeckz - Pluz.id Jumat, 04 Februari 2022 12:00

PENYERAHAN. Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman didampingi Sekda Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani pada penyerahkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Hutan Sosial atau Hutsos (SK Hijau) dan SK Tanah Obyek Reforma Agraria atau TORA (SK Biru) untuk 2022 untuk dapat dimanfaatkan waga warga secara virtual di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (3/2/2022). foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Provinsi Sulseo menjadi salah satu daerah yang menerima Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Hutan Sosial atau Hutsos (SK Hijau) dan SK Tanah Obyek Reforma Agraria atau TORA (SK Biru) untuk 2022.

Penyerahan itu dilakukan Presiden Joko Widodo secara langsung dari Provinsi Sumatera Utara serta secara virtual di 19 provinsi lainnya di Indonesia. Salah satunya Sulsel yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (3/2/2022).

Di Sulsel, untuk hutan sosial terdapat 32 SK dengan luas 14.588,18 Hektare (Ha) yang diperuntukkan untuk 2.681 Kepala Keluarga (KK) bagi masyarakat Kabupaten Maros dan Bone.

Sementara, SK Tanah Obyek Reforma Agraria atau TORA untuk dua kelompok dengan luas 2.253 hektare, kelompok penerima sebanyak 2.227 KK untuk Kabupaten Maros dan Enrekang.

Presiden RI, Joko Widodo, mengimbau, kepada masyarakat yang menerima SK agar memanfaatkan lahan yang ada.

“Segera tanami. Betul-betul dipakai untuk kegiatan produktif, jangan dipindahtangankan ke orang lain,” pintanya.

Sementara, Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengatakan, apresiasi dan berterima kasih dengan penyerahan SK Hutan Sosial dan SK TORA. Ini menjadi penyerahan kesekian kalinya yang menjadi program strategis presiden.

“Alhamdulillah, kita dapat 14.588,18 hektare untuk hutan sosial dan 2.253 hektar untuk Tanah Obyek Reforma Agraria atau TORA. Itu sangat-sangat berpotensi. Kita tentu berterima kasih atas program bapak Presiden,” katanya.

Ia berharap SK tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima dan pengelola. Salah satunya, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hutan.

“Harapan kita sesuai arahan bapak presiden bahwa jangan diterlantarkan, dilakukan segera penanaman pohon jenis kayu dan yang bisa menghasilkan produktif,” jelasnya.

Apalagi, jika pengelolaan dengan baik, maka pemerintah pusat bisa menyerahkan bahkan mencabut jika tidak dikelola baik.

“Harapan kita dengan program ini betul-betul untuk kesejahteraan masyarakat banyak,” imbuhnya. (***)