search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Perumda Air Minum Makassar Akan Bangun IPA Baru di BTP

doelbeckz - Pluz.id Selasa, 22 Februari 2022 20:32
ARAHAN WALI KOTA. Penjabat Direktur Perumda Air Minum Kota Makassar mengikuti arahan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, melalui Zoom Meeting termasuk Perumda Air Minum Kota Makassar, Selasa (22/2/2022). foto: istimewa
ARAHAN WALI KOTA. Penjabat Direktur Perumda Air Minum Kota Makassar mengikuti arahan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, melalui Zoom Meeting termasuk Perumda Air Minum Kota Makassar, Selasa (22/2/2022). foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengikuti arahan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, melalui Zoom Meeting termasuk Perumda Air Minum Kota Makassar, Selasa (22/2/2022).

Dalam arahannya kepada Perumda Air Minum Kota Makassar (PDAM Kota Makassar), Danny Pomanto mencanangkan program semua warga Makassar wajib dapat air, dimana program tersebut memang menyasar beberapa kawasan, karena masih banyaknya pengaduan yang diterima wali kota, khususnya daerah Timur dan Utara Kota.

Menyikapi arahan wali kota tersebut, Penjabat Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar Beni Iskandar didampingi Penjabat Direktur Teknik Arifuddin Hamarung dan Penjabat Direktur Keuangan Asdar Ali serta pejabat kepala bagian terkait yang turut mengikuti meeting tersebut langsung memaparkan program dan rencana yang disampaikan kepada wali kota.

Beni Iskandar dalam pemaparannya menyampaikan segera akan menginisiasi rencana penambahan debit produksi pada Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Somba Opu dari kapasitas sekarang 1.000 liter per detik menjadi 1.500 liter per detik pada 2022 ini dan akan ditingkatkan lagi menjadi 1.750 liter per detik 2023-2024.

“Selain itu, juga akan membangun IPA baru di sekitar kawasan Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Tamalanrea, dengan kapasitas 2×200 liter per detik yang nantinya akan difokuskan ke daerah Sudiang, KIMA, Tallasa City, dan Summarecon serta daerah lain yang berbatasan, seperti Desa Nelayan, Untia, dan Salodong,” ungkapnya.

Beni mengatakan, adapun soal biaya pembangunannya sendiri akan diupayakan dalam skema investasi mandiri atau menggandeng perbankan atau pihak ketiga.

Selanjutnya, masih dalam rencana program semua warga Makassar wajib dapat air, Beni mengutarakan, memang beberapa perencanaan 2022 ini, akan segera dilaksanakan, diantaranya beberapa IPA akan diadakan uprating untuk menjamin ketersediaan air bagi seluruh pelanggan.

“Yaitu IPA 2 Panaikang, saat ini produksi air kita di IPA 2 sekitar 1.000 liter per detik akan ditingkatkan menjadi 1.500 liter per detik pada 2022 dan menjadi 1.750 liter per detik 2023, sebagai suplai air utama untuk daerah Utara dan Timur Kota,” katanya.

“Kemudian IPA 3 Antang yang saat ini 100 liter per detik menjadi 135 liter per detik di tahun ini dan akan menjadi 150 liter per detik pada 2022. Instalasi ini yang akan memback up kebutuhan air untuk Kawasan Nipa-nipa, Blok 10 Perumnas Antang, Perum Gubernur, Kompleks Pemda, dan sekitarnya, sehingga tidak ada lagi penggiliran air dan semua masyarakat di Manggala dapat menikmati air bersih,” tambahnya.

Beni menjelaskan, yang paling utama juga adalah penambahan debit produksi di IPA 3 Maccini Sombala yang saat ini hanya 200 liter per detik akan ditambah menjadi 300 liter per detik di tahun ini dan akan menjadi 350 liter per detik di 2024 yang memang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan air di daerah Barombong sebagai kawasan berkembang serta sebagian ke Utara dan Selatan Kota.

“Artinya dalam waktu dekat Insya Allah tidak ada lagi kawasan di Kota Makassar yang tidak terlayani air bersih,” jelasnya.

“Dan yang terakhir, yakni peremajaan Booster Gatot Subroto yang ditargetkan selesai Februari ini dan akan diuji coba Maret yang mana akan melayani daerah sekitar Kelurahan Tallo dan Buloa agar daerah tersebut bisa menikmati air sepanjang waktu,” tambah Beni.

Sebagai Informasi tambahan seluruh program ini akan dikawal penuh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Negeri Makassar, dan Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

“Karena perkiraan kami biaya yang dibutuhkan sekitar Rp30 miliar, jadi perlu pendampingan agar semua tepat sasaran dan pada akhirnya tidak bersangkutan dengan masalah hukum di kemudian hari,” kata Beni Iskandar. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top