Kisruh Pengelolaan Lahan PTPN XIV di Enrekang
PLUZ.ID, MAKASSAR – Ketua Fraksi Nasdem DPRD Provinsi Sulsel, Ady Ansar, menyikapi kisruh yang terjadi akibat penggusuran lahan pertanian petani yang dilakukan PT Perkebunan Nusantara (Persero)/PTPN XIV di Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang.
Apalagi, masalah ini tak kunjung menemui titik temu dan terus mendapatkan protes serta penolakan warga terhadap aktivitas PTPN XIV di wilayah tersebut.
Ia pun mengaku, sangat prihatin melihat kondisi ratusan petani yang terdampak akibat pengelolaan lahan PTPN XIV tersebut.
“Kasihan juga masyarakat, khususnya petani di Enrekang, utamanya di Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Cendana, akibat aktivitas PTPN XIV di sana. Saya rasakan betul kondisi memprihatinkan petani saat saya menerima mereka,” ujar Ady Ansar, Kamis (17/3/2022).
Oleh karena itu, Ady Ansar berharap segera ada jalan keluar atas masalah yang telah menyengsarakan rakyat ini.
Menurutnya, Bupati Enrekang, Muslimin Bando, seharusnya tidak tinggal diam atas apa yang menimpa warganya ini.
“Ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, harus ada jalan keluarnya. Kasihan melihat masyarakat di sana. Pak Bupati Enrekang harusnya iba melihat warganya. Bukan malah sebaliknya,” kata Ady Ansar.
“Di dalam masalah ini, seharusnya juga Pak Muslimin Bando sebagai pejabat negara memberikan contoh yang baik kepada warganya. Seharusnya, Pak Muslimin Bando yang merupakan Bupati Enrekang legowo menyerahkan lahan yang dikelolanya kembali ke PTPN XIV. Sama halnya warga yang telah digusur PTPN XIV,” terangnya.
“Dari laporan petani yang saya terima ternyata Pak Bupati masih tetap mengelola lahan di lokasi PTPN XIV, sementara petani digusur. Ini kan jelas cerminan yang kurang bagus. Itu tadi, namanya pejabat negara atau pejabat publik harusnya memberi contoh, bukannya malah bersikap diskriminatif terhadap warganya,” tambah Ady Ansar.
Sebelumnya, kehadiran ratusan perwakilan ratusan petani korban penggusuran PTPN XIV didampingi Aliansi Masyarakat Massenrempulu (AMPU) dan sejumlah aktivis serta tokoh pemuda asal Enrekang di DPRD Sulsel di Kota Makassar diterima langsung Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sulsel, Ady Ansar, Rabu (16/3/2022).
Saat menerima aspirasi ini, Ady Ansar mengatakan, mendukung langkah ratusan perwakilan petani didampingi AMPU dan sejumlah aktivis serta tokoh pemuda asal Enrekang dalam menyalurkan aspirasinya.
“Dalam menyampaikan aspirasinya ada sembilan poin yang mereka disampaikan. Insya Allah, aspirasi akan kami tindak lanjuti,” jelas anggota Komisi D DPRD Sulsel ini.
Ady Ansar mengakui, saat menerima aspirasi tersebut ada sejumlah poin yang dinilai penting.
“Memang ada sembilan poin pernyataan sikap mereka, tetapi yang paling mendesak adalah mereka meminta DPRD Sulsel untuk mengambil alih pembentukan tim inventarisasi dari Pemerintah Kabupaten Enrekang, karena hingga hari ini belum ada tim inventarisasi yang dibentuk Bupati Enrekang sesuai dengan hasil Rapat Dengat Pendapat (RDP) di DPRD Sulsel pada 19 Januari 2022 lalu. Kemudian mendesak Bupati Enrekang, Muslimin Bando, membatalkan dan mencabut surat rekomendasi pembaharuan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN XIV Nomor: 424/2867/SETDA/2020 tertanggal 15 September 2020. Termasuk mendesak penghentikan aktivitas pembukaan lahan PTPN XIV yang selama ini tidak memberikan kontribusi kepada Pemkab Enrekang, dan masyarakat setempat,” jelasnya.
“Mereka petani korban penggusuran PTPN XIV juga meminta DPRD Sulsel menjembatani dan menyampaikan masalah ini ke Gubernur Sulsel, agar segera ada jalan keluar,” tambahnya. (***)
