PLUZ.ID, MAKASSAR – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulsel, Suntono, menegaskan, Badan Pusat Statistik tidak pernah menyebutkan adanya kenaikan jumlah daerah termiskin di Sulsel.
“BPS tidak mengenal definisi daerah termiskin atau kabupaten termiskin. Kita tidak pernah menyebutkan segini daerah termiskin atau tidak termiskin. Kami hanya menyampaikan persentase kemiskinan provinsi maupun kabupaten/kota,” jelas Suntono, Sabtu (23/4/2022).
Suntono mengatakan, dalam merilis statistik angka kemiskinan, BPS setiap tahunnya dilakukan dua kali, yakni pada Maret dan September.
Menurutnya, angka kemiskinan Provinsi Sulsel mengalami penurunan.
“Angka kemiskinan pada September 2021, yaitu 8,53 persen atau mengalami penurunan 0,25 persen jika dibandingkan Maret 2021 yang berada pada angka 8,78.persen. Angka itu pun juga mengalami penurunan jika dibandingkan September 2020 yang berada pada angka 8,99 persen,” paparnya.

BPS dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel pun pernah melakukan Rapat Koordinasi yang dihadiri langsung Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.
“Pada rakor itu, Pak Gubernur tidak pernah menyebutkan itu. Namun, waktu itu, Pak Gubernur memberikan pengarahan kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk mengintervensi kabupaten/kota yang angka kemiskinannya tinggi,” tuturnya.
Ia pun mengaku, Provinsi Sulsel telah menunjukkan tren positif pada pertumbuhan ekonomi.
“Secara kumulatif 2021, pertumbuhan ekonomi berada pada angka 4,65 persen,” jelasnya.
Diketahui, sebelumnya DPRD Provinsi Sulsel menyoroti adanya lima daerah termiskin di Sulsel pada 2021. Kelima daerah tersebut adalah Kabupaten Jeneponto dengan persentase 14,28 persen, Pangkep 14,28 persen, lalu disusul Luwu Utara dengan persentase 13,59 persen, kemudian Luwu 12,52 persen, dan selanjutnya Enrekang 12,47 persen. (***)