PLUZ.ID, BULUKUMBA – Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf, melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) hari pertama berkantor pascalibur dan cuti Lebaran Idulfitri 2022, Senin (9/5/2022).
Sidak dilakukan setelah pelaksanaan apel gabungan di halaman Kantor Bupati Bulukumba. Dalam sidak ini, pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menurunkan Tim Pemantau Kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di hari pertama masuk kantor, termasuk di kantor di kecamatan dan kelurahan. Bupati serta Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bulukumba secara terpisah memantau masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam proses sidak ini, Andi Utta, sapaan akrab Andi Muchtar Ali Yusuf, tidak hanya memeriksa tingkat kehadiran ASN hari pertama kantor, namun ia lebih banyak melakukan diskusi dan brainstorming terkait program dan permasalahan yang dihadapi di OPD tersebut.
Dalam kesempatan ini, Andi Utta berupaya mendengar pandangan dari pegawai setiap OPD.
Misalnya di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Dinas Perdagangan Perindustrian dan UKM, Andi Utta meminta bagaimana percepatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), utamanya pada usaha perhotelan, restoran, dan café.
Bahkan, menurutnya, tarif pajak yang dikenakan saat ini sudah tidak sesuai, sehingga direkomendasikan untuk adanya perubahan kenaikan tarif.
“Terlalu rendah kalau menggunakan metode penetapan pajak setiap bulannya, seharusnya berdasarkan capaian jumlah pelanggan,” ungkapnya.
Termasuk target retribusi di pasar-pasar, perlu ada upaya peningkatan sehingga pihaknya, lanjutnya akan memberikan target baru dengan pendekatan pelibatan pemerintah setempat dalam penarikan retribusi.
“Misalnya di Pasar Tanete itu, terlalu rendah capaiannya, padahal potensinya besar,” kata Andi Utta yang akan menjadikan Pasar Tanete sebagai contoh dalam mencapai realisasi retribusi.
Selain kedua OPD ini, Andi Utta juga melakukan sidak di Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta terakhir di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Di setiap OPD ini, bupati juga menekankan bagaimana program kegiatannya tidak menggugurkan kewajiban, tapi harus memastikan kegiatan tersebut memiliki nilai manfaat untuk masyarakat.
“Meski kegiatan itu memang tidak menjadi temuan BPK, namun juga akan menjadi sia-sia dilaksanakan jika tidak ada manfaatnya yang lebih,” katanya. (***)
