search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

5 Organisasi Profesi Medis Sulsel Sepakat Tolak RUU Omnibus Law Kesehatan

doelbeckz - Pluz.id Rabu, 23 November 2022 13:00
PERNYATAAN BERSAMA. Lima organisasi profesi medis menyatakan sikap menolak penghapusan UU Profesi yang ada di dalam RUU Kesehatan Omnibus Law di membuat pernyataan bersama di Kantor Graha IDI Makassar, Kota Makassar, Rabu (23/11/2022). foto: istimewa
PERNYATAAN BERSAMA. Lima organisasi profesi medis menyatakan sikap menolak penghapusan UU Profesi yang ada di dalam RUU Kesehatan Omnibus Law di membuat pernyataan bersama di Kantor Graha IDI Makassar, Kota Makassar, Rabu (23/11/2022). foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Lima organisasi profesi medis menyatakan sikap menolak penghapusan Undang-Undang Profesi yang ada di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law.

Berdasarkan pernyataan bersama di kantor Graha IDI Makassar, Kota Makassar, Rabu (23/11/2022), mengatakan, saat ini RUU Kesehatan Omnibus Law dianggap merugikan dan tidak ada urgensinya.

Setidaknya ada lima organisasi profesi medis Provinsi Sulsel yang menolak penghapusan UU Profesi dalam RUU Kesehatan Omnibus Law.

Mereka yang hadir dalam pernyataan sikap, yakni Ketua IDI Wilayah Sulselbar, dr Siswanto Wahab, Ketua PDGI Wilayah Sulselbar drg Asdar Gani, Ketua DPW PPNI Sulsel Abdul Rakhmat, Ketua PD IBI Sulsel Suriani B, dan Ketua PD IAI Sulsel Prof Gemini Alam.

Kelima organisasi profesi kesehatan Sulsel tersebut mendukung perbaikan sistem ketahanan nasional dan akan selalu siap membantu negara untuk menyusun sistem kesehatan nasional yang kompleks yang komperhensif dengan tidak melakukan penghapusan UU Profesi yang ada dalam RUU Kesehatan Omnibus Law.

Kelimanya merupakan organisasi kesehatan yang telah diakui dan menjalankan fungsi serta peran berdasarkan amanah di UU. Untuk itu, demi mengedepankan kepentingan masyarakat dan keselamatan pasien yang lebih luas, organisasi tersebut sepakat dalam pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law, tidak menghapus UU yang mengatur profesi kesehatan yang sudah ada.

Lima organisasi profesi medis Sulsel tersebut sepakat kebijakan kesehatan harusnya mengedepankan jaminan hak kesehatan pada masyarakat. Untuk itu, dalam menjamin praktik dari tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya harus dipastikan kompetensi dan kewenangannya agar keselamatan pasien tetap dijaga.

“Selain itu, juga mendorong penguatan UU profesi kesehatan lainnya. Serta mendesak pemerintah maupun DPR RI untuk lebih aktif melibatkan organisasi profesi kesehatan dan unsur masyarakat lainnya dalam memperbaiki sistem kesehatan. Hasil pernyataan sikap ini akan disampaikan ke Gubernur Sulsel, Ketua DPRD Provinsi Sulsel, dan DPR RI,” ujar dr Siswanto Wahab, Ketua IDI Wilayah Sulselbar.

Siswanto Wahab menambahkan, situasi pandemi Covid-19 telah memberikan pelajaran dan peringatan kepada semua pihak, bahwa permasalahan kesehatan tidak bisa diselesaikan sendiri pemerintah, harus ada kolaborasi dan sinergitas berbagai pihak termasuk pemangku kesehatan.

“Mari kita bersama-sama melakukan pembenahan guna meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat,” katanya. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top