PLUZ.ID, MAKASSAR – Sederet pencapaian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel sejak dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, terungkap dalam Dialog Paraikatte Refleksi 2023, yang digelar di Baruga Tudang Sipulung, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Sabtu (30/12/2023).
Mulai dari kesiapan dalam menghadapi Pemilu 2024, dimana Sulsel menjadi provinsi pertama yang menuntaskan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) hingga keberhasilan dalam menangani inflasi.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Provinsi Sulsel, Andi Winarno Eka Putra, saat menjadi salah satu narasumber dalam dialog Paraikatte.
Turut hadir sebagai pembicara lainnya, Wakil Asisten Teritorial Kasdam XIV Hasanuddin Letkol Arm Gatot Awan Febrianto dan Karo OPS Polda Sulsel Kombes Pol Bambang Wijanarko.
Dalam kegiatan itu, Winarno menyampaikan sejumlah program yang dijalankan Pemprov Sulsel sejak dipimpin Penjabat Gubernur, Bahtiar Baharuddin.
Pertama, dalam rangka menyukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Pj Gubernur langsung mendorong penandatanganan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) di 24 kabupaten/kota, termasuk Provinsi Sulsel.
“Dan, Alhamdulillah, Sulsel termasuk provinsi (pertama) yang menyelesaikan NPHD di Indonesia,” ucapnya.
Kemudian, lanjutnya, Pemprov Sulsel juga konsen terhadap program lainnya, seperti pengendalian inflasi, penanganan stunting dan gizi buruk, pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan dan kedaulatan pangan, kemudahan pelayanan publik dan investasi, sinergi program prioritas nasional dan daerah, serta, stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum.
Winarno menjelaskan, untuk pengendalian inflasi, Pemprov Sulsel setiap awal pekan mengikuti rapat secara daring melalui Zoom meeting dengan Kementerian Dalam Negeri dan stakeholder terkait.
Sementara, untuk penanganan stunting dan gizi buruk, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota telah meluncurkan aplikasi Inzting untuk lebih massif lagi melakukan penanganan terhadap masalah tersebut.
Masalah kemiskinan ekstrem, lanjutnya, juga menjadi konsen Pemprov Sulsel, karena masih adanya sejumlah daerah di Sulsel yang mengalami kasus kemiskinan ekstrem.
Sementara, terkait dengan ketahanan dan kedaulatan pangan, Pj Gubernur Sulsel telah melakukan berbagai terobosan bersama pemerintah kabupaten/kota dan Forkopimda.
“Kemudian (ada juga program) kemudahan pelayanan publik dan investasi, sinergi program prioritas nasional dan daerah, dan yang terakhir stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum. Mulai dari poin satu sampai poin tujuh tidak akan terlaksana dengan baik jika stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum tidak terlaksana dengan baik,” ujarnya.
Khusus terkait inflasi, Winarno menambahkan, di 2023 ini, tepatnya di November tingkat inflasi di Sulsel tercatat 2,79 persen dan angka ini, lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi nasional sebesar 2,86 persen.
Angka inflasi tersebut merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir. (***)
