PLUZ.ID, MAKASSAR – Groundbreaking atau peletakan batu pertama proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar yang rencananya akan dilaksanakan Juli 2024 mendatang, terancam batal.
Alasannya, lokasi pembangunan proyek hingga saat ini masih berpolemik.
Sengketa atas lokasi proyek itu, berbuntut panjang menyusul laporan ke markas Polda Sulsel atas dugaan tindak pidana penggelapan atas hak barang tidak bergerak.
Seorang pemilik lahan bernama Herman Budianto mengadu ke Polda Sulsel berdasarkan laporan Polisi nomor: LP/BI257//2024/SPKT/POLDA SULAWESI SELATAN tertanggal 25 Maret 2024.
Herman melaporkan seorang kurator berinisial DK yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan hak atas barang tidak bergerak.
Menurutnya, DK sebagai kurator ditunjuk untuk menyelesaikan kredit macet milik korban yang ada di Bank BNI.
Penunjukan itu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Niaga Makassar yang memutuskan Perusahaan PT Kijang Perdana mengalami pailit sesuai putusan Nomor 7/Pdt.Sus/Pailit/2018/PN.NIAGA.Mks.
“Pihak BNI meminta untuk menyelesaikan kredit macet dengan cara melelang 19 sertifikat milik kami. Namun kenyatannya pihak terlapor melakukan penjualan sertifikat melebihi pengajuan pihak BNI,” beber Herman.
Menurutnya, di lahan yang menjadi lokasi gudang Green Eterno tersebut terdapat 31 sertifikat. Oleh BNI hanya menetapkan sebanyak 19 sertifikat untuk dilelang.
Meski demikian, kata Herman, pihak kurator memaksakan untuk melelang sebanyak 25 sertifikat melebihi pengajuan pihak BNI.
Herman menduga, tim kurator malah sedang melakukan penjualan di bawah tangan terhadap sebanyak 31 sertifikat tersebut. Itu sebabnya, pihaknya meminta Polda Sulsel untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut.
“Atas tindakan terlapor, kami telah mengalami kerugian mencapai Rp30 miliar,” ujarnya.
Herman mengatakan, pihaknya sama sekali tidak menginginkan proyek PSEL itu, tidak berjalan dengan baik. Bahkan, katanya, pihaknya sangat mendukung proyek yang telah dicanangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar itu.
“Hanya saja kami ingin semua aspek hukum mengenai lahan proyek itu, diselesaikan dulu. Apalagi, Pemerintah Kota Makassar juga menyatakan ingin agar semua urusan hukum di lokasi PSEL itu harus clear terlebih dahulu sebelum dilakukan pembangunan,” ucap Herman.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Ferdi Mochtar, menargetkan pembebasan lahan proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kecamatan Tamalanrea segera rampung.
Ferdi mengatakan, lahan yang akan dibebaskan untuk proyek PSEL sebanyak 31 bidang lahan.
“Masuk dalam dokumen kontrak 31 bidang lahan tidak memiliki permasalahan hukum, inilah yang diselesaikan,” ucap Ferdi, Selasa (4/6/2024) lalu.
Ferdi menjelaskan, penyelesaian pembebasan lahan ini, sementara dibahas. Termasuk, permasalahan dari sisi kepemilikan lahan.
Maka dari itu, Ferdi mengatakan, pihaknya terus melakukan percepatan penyelesaian pembebasan lahan ini, sebagai upaya dari Pemerintah Kota Makassar untuk mendukung Program Strategis Nasional (PSN).
“Proyek strategis nasional harus didukung, sekarang saatnya mempercepat hal-hal terkait penyusunan draft kontraknya,” ucap Ferdi.
Groundbreaking atau peletakan batu pertama proyek PSEL di Kota Makassar rencananya akan dilaksanakan Juli 2024, mendatang.
Ferdi menambahkan, dalam melakukan percepatan persiapan awal groundbreaking PSEL, pihaknya menggandeng Polda Sulsel. Bahkan, berdasarkan assesment yang dilakukan Polda Sulsel, mendapatkan hasil yang bagus.
“Semua progresnya bagus dari pihak Polda Sulsel juga sudah mengatakan akan membackup sepenuhnya hal-hal yang terkait permasalahan, karena ini adalah proyek strategis kita,” terang Ferdi.
Sebagai tahapan lanjutan, Ferdy membeberkan, dalam waktu dekat DLH Kota Makassar akan melakukan pertemuan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membahas terkait lahan dan lokasi PSEL.
“Insya Allah, kita akan lakukan juga pertemuan selanjutnya dengan badan pertanahan nasional untuk mendapatkan informasi tentang lokasi yang menjadi usulan awal dari PT Sarana Utama Sinergi,” ujar Ferdi.
Diketahui, proyek PSEL ini, berlokasi di Kecamatan Tamalanrea dan akan dikerjakan konsorsium empat perusahaan, SUS Indonesia Holding Limited, Shanghai SUS Environment Co Ltd, dan PT Grand Puri Indonesia sebagai pemenang tender.
“Jadi SUS Konsorsium sekarang berubah menjadi PT Sarana Utama Sinergi yang akan bermitra dengan Pemkot Makassar,” ucap Ferdi Mochtar. (***)
