PLUZ.ID, MAKASSAR – Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib menjunjung tinggi sikap netralitas dan bebas dari pengaruh dan intervensi semua unsur partai politik.
Penekanan tersebut disampaikan langsung Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra, saat menjadi salah satu narasumber bersama Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Mokhamad Ngajib, Komandan Kodim 1408/BS Makassar Letnan Kolonel Infanteri Lizardo Gumay.
Firman Pagarra hadir pada sosialisasi Pengawasan Pemilihan terkait Deklarasi Komitmen Netralitas ASN/TNI/POLRI dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Sulsel serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar 2024, yang digelar Bawaslu Kota Makassar di Horison Ultima Makassar, Senin (12/8/2024).
Firman mengatakan, pada Pilkada Serentak 2024 ini, harus bebas dari segala bentuk pengaruh manapun, dan tidak memihak pada kepentingan siapapun.
Karena, menurut Firman, ASN yang netral menjamin terwujudnya birokrasi yang kuat.
“Pemkot Makassar memiliki 13.885 ASN memang sangat bisa terjadi miss menjelang pemilu. Tapi kami yakin semangat reformasi birokrasi akan diwujudkan ASN kami yang loyal pada pelayanan publik dan kepentingan negara ketimbang kekerabatan atau kesukuan dengan calon melahirkan politik identitas,” ucapnya.
Firman mengungkapkan, penyebabnya masih maraknya fenomena pelanggaran netralitas ASN dalam pelaksanaan Pikada serentak, seperti digunakannnya Pemilu/pemilihan sebagai tukar guling untuk mencari promosi jabatan.
Penegakan hukum yang masih birokratis, terlalu banyak melibatkan pihak dan belum sepenuhnya memberi efek jera pada para pelaku pelanggaran atas netralitas ASN politisasi birokrasi yang dilakukan calon peserta Pemilu/pemilihan.
“Tapi saya tekankan jika masyarakat menemukan unsur-unsur ketidaknetralan dari pihak ASN tolong dilaporkan dan kami akan tindak tegas sesuai aturan di Pemkot (Pemerintah Kota) Makassar. Intinya kami Pemkot Makassar berkomitmen menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024,” ungkapnya.
Senada dengan Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Mokhamad Ngajib.
Ia pun mengingatkan, untuk mewujudkan Pilkada yang damai, adil, dan aman melalui netralitas semua ASN.
“Kami Polri sangat berkomitmen menjaga marwah Pilkada serentak ini, dengan mengingatkan untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan aman, damai, dan adil tanpa intervensi politik kekuasaan. Polri harus berdiri di atas kepentingan nasional bukan di atas kepentingan partai politik atau kelompok tertentu,” tuturnya.
Ia pun berharap, iklim demokrasi tahun ini berada dalam kondisinya sehat.
“Kami sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama Pemilu ini, penting untuk memastikan bahwa anggota Polri tetap netral dan menjaga netralitas dengan ketat dalam mendukung kelancaran proses demokrasi,” tegasnya.
Sosialisasi ini diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama yang disaksikan Kejari Makassar dan Bawaslu.
Serta pembacaan ikrar netralitas pegawai yang diikuti seluruh peserta dan dipandu langsung Pj Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra. (***)
