PLUZ.ID, MAMUJU – Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, memang belum menampakkan hasil selama tiga bulan lebih memimpin Sulbar, namun kebijakannya sudah tepat, menggerakkan birokrasi menunjukkan solusi atas permasalah yang dihadapi. Kebijakannya visioner yang mesti dipetik bagi gubernur terpilih.
Hal inilah yang dipetik dari salah seorang Legislator DPRD Provinsi Sulbar, Abdul Rahim, mengamati aktivitasBahtiar Baharuddin di Sulbar tiga bulan terakhir.
Dua poin yang ditegaskan, pertama menyentuh sektor yang paling utama dalam menyelesaikan permasalahan daerah. Kedua mengarahkan birokrasi bekerja secara kolaboratif.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulbar ini, menguraikan, Bahtiar menjabat sebagai Pj Gubernur Sulbar menggantikan Zudan Arif Fakrulloh pada 12 Mei 2024. Posisinya dalam melanjutkan roda pemerintahan adalah mengawal program yang sudah dituangkan dalam APBD 2024. Maka jangan berharap lebih.
“Harus dimaklumi Pak Bahtiar masuk menggantikan Pak Zudan dalam konteks standing anggaran semua sudah jalan, semua kebijakan yang berkenaan dengan penggaran semua sudah jalan, sehingga tentu kita tidak bisa berharap banyak Pak Bahtiar bisa melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar mengawal program dalam APBD,” ucap Rahim.
Walaupun demikian, Bahtiar cepat dalam menemukan sektor yang prioritas untuk disentuh, misalnya penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, pengangguran, dan problem lainnya.
Pj Gubernur melihat potensi yang mesti dimaksimalkan, baik Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA). Kemudian diimplementasikan dalam kegiatan menanam, menebar benih ikan tawar, dan berkolaborasi dalam membuat rumpon buatan dengan Forkopimda.
“Menanam ini bukan soal berapa banyak ditanam, tapi ini pesan kepada masyarakat yang penduduknya 75 persen adalah petani. Selain itu, Sulbar memiliki kekayaan alam, (darat dan lautan). Kalau ini bisa dimanfaatkan, maka angka kemiskinan dengan sendirinya akan turun. Jadi Pj Gubernur ini, bisa menemukan mengapa kemiskinan tidak bisa turun secara signifikan dan menemukan apa yang menjadi potensi Sulbar ini bisa maju,” kata Rahim yang juga merupakan salah satu tokoh pejuang pembentukan Provinsi Sulbar.
Berangkat dari potensi inilah Bahtiar fokus pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, dan perikanan.
“Pak Pj itu seluruhnya untuk bagaimana melakukan terbaik untuk mendorong sektor yang diharapkan menjadi sumber pendapatan masyarakat, terutama petani yang bisa dikatakan Sulbar ini lebih banyak petani, kedua sumber daya alam kita, ini yang ingin disentuh Pak Pj Bahtiar,” kata Rahim.
Lebih dari pada itu, kata Rahim, arah Bahtiar menginginkan pengelolaan SDA dan peningkatan pendapatan petani ini, bergerak secara masif, tujuannya memperkuat kedaulatan pangan Sulbar. Hal ini juga berkaitan dengan mempersiapkan daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kedua, Pj Bahtiar selaku Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri telah berusaha menata pemerintahan di enam kabupaten di Sulbar. Makanya pada Kick Off Pembukaan Hari Ulang Tahun (HUT)/Hari Jadi Sulbar ke-20, insiden tidak adanya kehadiran bupati disusul dengan sorotan melalui sambutan Bahtiar, sebetulnya menunjukkan komitmennya untuk mempersatukan para pemangku kebijakan di Provinsi Sulbar.
Maka tak heran, kata Rahim, dalam setiap agenda Bahtiar selalu menunjukkan kekompakan dan sinergi dengan Forkopimda dan instansi vertikal lainnya, tujuannya ingin memberikan contoh bagaimana semestinya sistem pemerintahan itu berjalan.
“Pj Gubernur itu konsen pada upaya mendorong birokrasi yang makin kampetable dan responsif terhadap seluruh dinamika, permasalahan dan tantangan yang ada. Memperkuat hubungan sinergitas dengan seluruh kepala daerah dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) sebagai Pejabat Perwakilan Pemerintahan Pusat. Sistem koordinasi dan pola kolaborasi lah yang selama ini sulit diwujudkan. Hanya mudah dan indah kedengaran bak pemanis dalam setiap forum, tapi dalam praktek jauh dari yang diharapkan, poin inilah selaku Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, beliau serius bahkan terkadang dalam harus sampaikan dalam intonasi tegas dan keras. Pj Gubernur menekankan agar bupati di enam kabupaten tidak jalan sendiri-sendiri melainkan bekerja sama dalam sebuah sistem pemerintahan secara integral,” terangnya.
Rahim juga menegaskan, sebetulnya persoalan stunting, kemiskinan, pengangguran, dan problem sosial lainnya mesti dipahami bahwa problem ini titik sumbunya berada di kabupaten.
Pemerintah provinsi pada level supervisi, fasilitasi dan supporting system. Artinya, jika enam kabupaten tidak berada pada titik frekuensi, telat dan komitmen yang sama, lalu berkolaborasi dalam aksi program mengatasi permasalahan ini, maka Provinsi Sulbar akan sulit bangkit dan maju seperti provinsi lainnya.
Untuk itu, pentingnya pandangan dan gelak langkah bersama di enam kabupaten, koordinasi dan kolaborasi menjadi kunci untuk menyiasati terbatasnya APBD. Sehingga, Rahim membeberkan bagaimana Bahtiar mendesain APBD Perubahan 2024 dan APBD 2025 agar menyasar langsung basic needs of society. Kita harus bisa maju bersama-sama.
“Makanya pada APBD Perubahan diusulkan Rp9 miliar, kemudian Pj Gubernur mendesain APBD pokok 2025, menganggarkan Rp30 miliar untuk pengadaan berbagai bibit komoditi, ada kopi, kelapa, kakao, durian, dan lainnya. Bahkan, DPRD memberikan dukungan penuh agar angka Rp30 miliar tersebut bisa ditingkatkan sampai Rp80 miliar. Karena ini sangat kongkret dan terukur, bagaimana APBD diarahkan untuk kepentingan rakyat, seperti membantu para petani, nelayan, masyarakat untuk menambah produksi, dan memperbaiki pendapatannya,” ucap Rahim. (***)
