PLUZ.ID, MAMUJU – DPRD Provinsi Sulbar menggelar Paripurna Penyerahan Nota Keuangan Ranperda APBD 2025 di Gedung DPRD Sulbar, Kamis (21/11/2024).
Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri memimpin rapat paripurna, didampingi Wakil Ketua DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi dan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulbar Amujib, dihadiri sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar dan Anggota DPRD Sulbar.
Amujib menyampaikan, penyerahan Ranperda APBD tindak lanjut Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) atau yang biasa disingkat KUA-PPAS, yang telah disepakati pekan lalu.
Hasilnya, beberapa asumsi yang diproyeksikan dalam RAPBD 2025, antara lain target pertumbuhan ekonomi 5,23 persen sampai dengan 5,79 persen, Angka Kemiskinan 9,00-9,74 persen, Indeks Pembangunan Manusia 70,45 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 1,4-2,4 persen, Indeks Gini Ratio 0,345-0,348 persen.
Adapun isu strategis yang menjadi fokus antara lain pertumbuhan ekonomi berkualitas, kekmiskinan ekstrem, stunting, perubahan iklim dan kebencanaan, kemandirian fiskal daerah, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), transisi pascapelaksanaan Pemilu 2024, transformasi digital dan pelayanan publik, dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Atas pertimbangan tersebut maka ditetapkanlah tema ‘Pembangunan Daerah sebagai Representasi dari Fokus Utama Sasaran Pembangunan Daerah, yaitu Akselerasi Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat’,” ucapnya.
Amujib melanjutkan, tema tersebut dioperasionalkan ke dalam empat prioritas pembangunan daerah, yaitu memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif, pemenuhan layanan dasar untuk kualitas hidup yang lebih baik, peningkatan sistem mitigasi kebencanaan dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, dan peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang melayani
“Keempat prioritas pembangunan daerah tersebut, telah tertuang dalam peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2025,” katanya.
Adapun capaian target pendapatan dan belanja, untuk pendaparan ditarget Rp2.092.274.673.979 dan belanja Rp2.070.473.854.903
“Diharapkan, kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat 2025 lebih baik dari 2024,” harapnya.
Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri, menjelaskan setelah menerima Ranperda APBD selanjutnya akan dilakukan pembahasan bersama anggota DPRD Sulbar melalui fraksi-fraksi. Rapat dilanjutkan untuk mendengar pandangan fraksi melalui rapat paripurna berikutnya.
Amalia optimistis dengan kerja keras dan kekompakan DPRD, maka RAPBD dapat diselesaikan tepat waktu.
“Kita target selesai 30 November 2024,” ungkapnya.
Pada rapat paripurna penyerahan Ranperda APBD, juga dilakukan penyerahan Surat Keputusan (SK) Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Mendagri terhadap Rancangan Perda tentang RPJPD 2025-2045. (***)
