PLUZ.ID, MAKASSAR – Badan Semi Otonom Badan Kajian dan Strategis (Bakastra) BPD Hipmi Sulsel menginisiasi forum strategis bertajuk ‘Economic Outlook in War 2026’ sebagai respons atas meningkatnya ketegangan geopolitik global yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi nasional dan daerah.
Kegiatan yang berlangsung di Swiss-Belinn Panakkukang, Makassar, Kamis (30/4/2026), mengangkat tema ‘Mitigasi Risiko, Optimalisasi Peluang’.
Forum ini mempertemukan unsur militer, akademisi, legislatif, dan praktisi bisnis dalam satu ruang diskusi untuk membedah risiko sekaligus merumuskan langkah adaptif menghadapi ketidakpastian global.
Dalam pemaparannya, Marsma TNI (Purn) Andi Sutomo menekankan, konflik global saat ini tidak lagi bersifat konvensional semata, melainkan telah berkembang menjadi perang multidimensi yang mencakup aspek ekonomi, siber, hingga ketahanan pangan.
Ia menjelaskan, konsep perang semesta menuntut keterlibatan seluruh elemen bangsa, termasuk sektor usaha.
“Ketahanan nasional tidak hanya dibangun melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui kemandirian ekonomi. Dunia usaha harus mampu menjaga rantai pasok, stabilitas produksi, dan ketahanan energi sebagai bagian dari strategi pertahanan negara,” ujarnya.
Ia menyoroti pentingnya pelaku usaha untuk mulai melakukan diversifikasi sumber bahan baku serta membangun ekosistem bisnis yang lebih resilien terhadap gangguan global.
Sementara, Akademisi Universitas Hasanuddin, Prof Marsuki, menggarisbawahi, konflik geopolitik telah menciptakan tekanan berlapis terhadap ekonomi global, mulai dari fluktuasi harga energi, gangguan distribusi logistik, hingga meningkatnya inflasi di berbagai negara.
Menurutnya, dampak tersebut turut dirasakan di tingkat daerah, khususnya pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Secara makro, kita melihat tekanan pada nilai tukar dan kenaikan biaya impor. Namun secara mikro, pelaku usaha kecil menghadapi kenaikan harga bahan baku dan penurunan daya beli masyarakat,” jelasnya.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan berbasis data, termasuk menjaga stabilitas harga, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan kapasitas produksi lokal guna mengurangi ketergantungan terhadap pasar global.
Dari sisi ketenagakerjaan, Anggota DPR RI Komisi IX, Ashabul Kahfi, menyoroti meningkatnya kerentanan tenaga kerja, baik di dalam negeri maupun pekerja migran, akibat dinamika global.
Ia menyampaikan, ketidakpastian ekonomi berpotensi meningkatkan angka pengangguran serta memicu gelombang pekerja migran yang tidak terlindungi.
“Negara harus hadir memastikan perlindungan tenaga kerja, termasuk melalui peningkatan kualitas pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan perluasan lapangan kerja berbasis sektor produktif,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif terhadap perubahan global.
Di sisi praktis, Ketua Umum BPD Hipmi Sulsel periode 2020–2023, Andi Rahmat Manggabarani, memberikan perspektif dunia usaha dengan menekankan pentingnya strategi bertahan sekaligus ekspansi di tengah krisis.
Menurutnya, pelaku usaha tidak bisa lagi mengandalkan pola bisnis konvensional.
“Kunci bertahan di tengah ketidakpastian adalah efisiensi operasional, digitalisasi, serta kemampuan membaca perubahan pasar dengan cepat. Krisis selalu menghadirkan peluang bagi mereka yang adaptif,” ungkapnya.
Ia juga mendorong pengusaha muda untuk mulai menggarap sektor-sektor potensial, seperti pangan lokal, energi terbarukan, dan industri berbasis teknologi.
Ketua Umum BPD Hipmi Sulsel periode 2024–2027, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman, menegaskan, Bakastra Hipmi hadir sebagai lembaga kajian strategis yang tidak hanya membahas tantangan, tetapi juga mampu merumuskan peluang di tengah ketidakpastian global.
Menurutnya, forum ini diharapkan melahirkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan implementatif.
“Kegiatan ini bukan sekadar ruang diskusi, tetapi wadah untuk merumuskan kebijakan yang adaptif, responsif, dan berpihak pada dunia usaha. Hasilnya diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam mengambil langkah strategis,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Bakastra Hipmi Sulsel melalui kegiatan ini berharap, tercipta sinergi yang lebih kuat antar pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan global, sekaligus membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan inklusif. (***)
