PLUZ.ID, MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, meminta seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat stabilitas harga dan pasokan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha 2026.
Hal itu disampaikan Fatmawati saat membuka High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Sulsel di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (7/5/2026).
Pertemuan tersebut mengangkat tema ‘Upaya Stabilisasi Harga Jelang Momen HBKN Iduladha Tahun 2026’ dan dihadiri unsur Forkopimda, kepala daerah kabupaten/kota, pimpinan instansi vertikal, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta anggota TPID se-Sulsel.
Momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha dinilai berpotensi meningkatkan permintaan sejumlah komoditas pangan strategis sehingga diperlukan langkah antisipasi sejak dini untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan di daerah.
Fatmawati menegaskan, penguatan koordinasi antarwilayah menjadi langkah penting untuk memastikan distribusi pangan tetap lancar dan harga kebutuhan masyarakat tetap terkendali.
“HLM TPID ini menjadi momentum penting memperkuat koordinasi pengendalian inflasi, menjaga stabilitas harga, sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi pangan,” ujarnya.
Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga keterjangkauan harga pangan masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Sulsel menjelang Iduladha.
Ia mengungkapkan, Sulsel sempat mengalami tekanan inflasi cukup tinggi pada awal tahun 2026. Pada Februari 2026, inflasi Sulsel tercatat mencapai 6,13 persen secara tahunan dan menempatkan Sulsel dalam kelompok provinsi dengan inflasi tinggi nasional.
Namun, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per 4 Mei 2026, inflasi Sulsel berhasil ditekan menjadi 2,68 persen secara Year on Year (YoY) dan kembali masuk dalam rentang target inflasi nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.
“Alhamdulillah, Sulawesi Selatan sudah keluar dari klaster inflasi tertinggi nasional. Tetapi ini tetap harus kita jaga bersama,” katanya.
Penurunan inflasi tersebut menunjukkan efektivitas koordinasi pengendalian harga yang dilakukan pemerintah daerah bersama Bank Indonesia dan pemangku kepentingan terkait.
Fatmawati menjelaskan, sejumlah komoditas pangan strategis masih perlu mendapat perhatian serius, terutama cabai rawit, cabai besar, bawang, beras, ikan bandeng, ikan laut, hingga udang basah.
Ia menyoroti kondisi ketahanan stok beberapa komoditas yang mulai terbatas, seperti cabai rawit yang hanya memiliki ketahanan stok sekitar tiga hari, gula pasir 31 hari, serta cabai besar 34 hari. Adapun beras 408 hari, bawang merah 384 hari, bawang putih 72 hari dan daging sapi 220 hari.
Meski demikian, pemerintah memastikan langkah antisipatif distribusi pangan dan intervensi pasar telah disiapkan untuk menjaga ketersediaan komoditas dan mencegah lonjakan harga.
Karena itu, ia meminta seluruh TPID kabupaten/kota segera melakukan langkah antisipasi, termasuk menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM), memperkuat distribusi pangan, serta memanfaatkan kerja sama antar daerah bagi wilayah surplus dan defisit komoditas.
“Daerah yang mengalami defisit komoditas pangan harus segera menjalin kerja sama dengan daerah surplus. Ini penting agar pasokan tetap stabil dan harga tidak melonjak,” tegasnya.
Selain itu, Fatmawati juga mendorong optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) daerah untuk mendukung operasi pasar murah dan stabilisasi harga sesuai regulasi yang berlaku.
Pemprov Sulsel juga terus memperkuat berbagai program strategis pengendalian inflasi, mulai dari peningkatan produktivitas pertanian, penguatan cadangan pangan, revitalisasi cold storage pemerintah daerah, hingga penguatan data neraca pangan berbasis digital.
Program-program tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus menjaga stabilitas harga dalam jangka panjang.
Ia berharap, seluruh TPID di Sulsel dapat menyusun langkah taktis berbasis data dan pengalaman penanganan hari besar keagamaan sebelumnya agar tekanan harga tetap terkendali hingga akhir tahun.
Pemprov Sulsel juga menargetkan stabilitas inflasi tetap terjaga guna mendukung daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. (***)
