PLUZ.ID, MAKASSAR – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulsel, Naoemi Octarina Sudirman, menghadiri Launching Aksi Stop Stunting Tahun 2026 di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Selasa (3/11/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mempercepat pencegahan dan penurunan angka stunting di Sulsel.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Sulsel mencapai 23,3 persen dan berada pada urutan ke-16 secara nasional.
Angka tersebut menjadi perhatian bersama untuk semakin memperkuat langkah pencegahan dan penanganan melalui program yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Pada 2026, Aksi Stop Stunting menargetkan 3.060 desa/kelurahan yang tersebar di 24 kabupaten/kota se-Sulsel.
Luasnya cakupan sasaran ini, membutuhkan keterlibatan aktif seluruh jajaran TP PKK, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa/kelurahan, bersama kader Posyandu dan pemangku kepentingan terkait.
Dalam arahannya, Naoemi Octarina menekankan, keberhasilan program sangat ditentukan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor.
Setiap pihak diharapkan menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal sehingga intervensi yang dilakukan benar-benar menjangkau keluarga sasaran.
Kepada Ketua TP PKK Kabupaten/Kota, ia meminta agar koordinasi lintas sektor terus diperkuat, termasuk dalam mengawal kebijakan, dukungan anggaran dan logistik, serta memantau pelaksanaan dan capaian program di wilayah masing-masing.
Adapun Ketua TP PKK Kecamatan diharapkan berperan aktif dalam pembinaan, pengawasan, dan pemantauan secara berkesinambungan.
“Saya berharap seluruh jajaran TP PKK, mulai dari kabupaten/kota hingga kecamatan, dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik. Koordinasi harus terus diperkuat agar pelaksanaan Aksi Stop Stunting berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Naoemi.
Ia juga mengingatkan, kader PKK dan Posyandu merupakan garda terdepan dalam upaya pencegahan stunting melalui pendampingan langsung kepada keluarga. Kegiatan tersebut dilakukan melalui kunjungan rumah secara rutin, edukasi dan konseling gizi dengan pendekatan komunikasi antarpribadi, serta penguatan perubahan perilaku dalam pola asuh dan penerapan kesehatan lingkungan.
Untuk memastikan pelaksanaan di lapangan berjalan efektif, peningkatan kapasitas kader menjadi salah satu hal yang perlu diprioritaskan.
Sebelum melaksanakan pendampingan, kader harus memperoleh pembekalan dan pelatihan teknis, mencakup penggunaan aplikasi, pengisian formulir pendataan, hingga tata cara pengukuran dan pemantauan pertumbuhan anak secara akurat.
Terkait kemungkinan kendala teknis, khususnya keterbatasan jaringan internet di sejumlah wilayah, pengumpulan data dapat dilakukan terlebih dahulu melalui formulir manual.
Selanjutnya, data tersebut akan diinput oleh petugas penanggung jawab atau Person in Charge (PIC) yang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.
Dalam hal ini, dukungan pemerintah kabupaten/kota berupa fasilitasi akses internet dan kebutuhan operasional kader juga diperlukan untuk menunjang kelancaran kegiatan.
Melalui pelaksanaan Aksi Stop Stunting 2026, TP PKK Provinsi Sulsel mengajak pemerintah daerah, Forkopimda, Dinas Kesehatan, kader Posyandu, serta seluruh elemen masyarakat untuk mengambil peran dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Keterlibatan keluarga juga menjadi faktor penting, terutama dalam menjaga kesehatan ibu, memenuhi kebutuhan gizi anak, menerapkan pola asuh yang tepat, dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
Dengan kolaborasi dan komitmen seluruh pihak, Aksi Stop Stunting diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat di 24 kabupaten/kota se-Sulsel.
“Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi,” ucapnya.
Semangat tersebut menjadi pengingat bahwa pencegahan stunting merupakan tanggung jawab bersama.
Upaya yang dilakukan sejak dini diharapkan mampu melahirkan generasi Sulsel yang sehat, cerdas, dan berkualitas sebagai bagian dari terwujudnya Generasi Emas Indonesia. (***)
