search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Jasa Konsultan Terpukul Covid-19

doelbeckz - Pluz.id Rabu, 01 Juli 2020 18:10
Satriya Madjid. foto: doelbeckz/pluz.id
Satriya Madjid. foto: doelbeckz/pluz.id

PLUZ.ID, MAKASSAR – Pandemi virus corona (Covid-19) memberikan dampak luar biasa kepada para pelaku usaha dan industri.

Salah satu sektor yang cukup terpukul akibat dampak Covid-19 ini, adalah jasa konsultan.

Oleh karena itu, Ketua Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Sulsel, Satriya Madjid, berharap proyek pembangunan bisa kembali digenjot. Pasalnya, dari 506 anggota perusahaan yang bergerak di Sulsel, maupun di luar itu terdiri dari 80 persen perusahaan kecil. Perusahaan kecil ini dikategorikan yang mengerjakan paket antara nol sampai Rp1 miliar.

Perusahaan kecil ini rata-rata memiliki karyawan lima orang. “Nah, jika 500 perusahaan dikalikan lima, maka sudah 2.500 orang yang bergerak di jasa konsultan,” terang Satriya Madjid, Rabu (1/7/2020).

Satriya Madjid mengatakan, selama pandemi virua corona ini, memunculkan kebijakan pemerintah untuk memfokuskan anggaran proyek untuk penanganan Covid-19. Termasuk aturan menghentikan Dana Alokasi Khusus (DAK), sehingga membuat semua proyek, baik yang sudah menang tender, lelang, dan sudah menang tapi belum kontrak itu semua ditarik.

“Kondisi ini memukul telak jasa konsultan, sebab tidak bisa bekerja. Bayangkan, proyek pemerintah yang jalan hanya 30 persen di Sulsel,” terangnya.

“Tentu karena proyek fisik tidak jalan, maka perencanaan juga tidak jalan. Pengawasan tidak jalan, manajemen kontruksi juga tidak jalan,” tambahnya.

Satriya Madjid mengakui, karena baru mau memasuki triwulan III, maka Inkindo berharap Pemerintah Provinsi (Pemorov) Sulsel bisa menggenjot proyek pembangunan di Sulsel. Dengan harapan pemerintah bisa memperbanyak kontrak-kontrak kecil supaya bisa menyerap banyak perusahaan.

“Jika itu dilakukan, maka sektor ini akan bergerak. Inkindo juga berharap, pemerintah betul-betul menjalankan aturan pengadaan barang dan jasa yang telah ditetapkan pemerintah pusat,” katanya.

Misalnya, pada saat lelang tender ada namanya proses lelang yang harus membuktikan perusahaan. Maka harusnya, tidak lagi meminta harus fisiknya tetapi bisa melalui daring.

“Kami juga mengimbau ke pemprov maupun Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot) untuk tetap menjalankan prrogram pembanguana infrasutrukturbya. Kenapa karena di proyek infrastruktur inilah yang bisa sangat berdampak kepada kehidupan masyarakat. bagaimana ekonomi bisa berputar, bagaimana orang bisa mendapatkan penghasilan kalau sektor itu ditutup,” ujarnya.

Selain itu, pemprov maupun pemkab/pemkot agar mematuhi atau menjalankan standar yang ditetapkan pemerintah terkait standar minimal iimbal jasa kontruksi. “Tetapi, Alhamdulillah, sudah ada kabupaten/kota yang menerapkan standar itu,” katanya.

Inkindo juga berharap pemerintah memberikan ruang kepada konsultan melakukan inovasi perenecanaan dan pengawasan proyek. Misalnya, ketika melakukan pengawasan proyek di daerah dan konsultan terbatas turun ke lokasi, maka memberikan ruang menggunakan teknologi, seperti memasang kamera atau CCTV di setiap sudut.

Jadi intinya, kata dia, pemerintah jangan hanya fokus menangani masalah kesehatan, namun sisi ekonomi juga bisa berjalan berdampingan dengan tetap mematuhi protokol.

Sementara, Ketua Dewan Kohormatan DPP Inkindo Sulsel, M Dahir, menambahkan, payung hukum jasa konsultan dan adalah Undang-Undang (UU) Nomor 2 dengan petunjuk pelaksanaan PP 22 tahun 2020 yang berisi tentang ada pemberdayaan lokal.

“Artinya semua pembangunan yang sifatnya didanai APBD, maka wajib hukumnya dimenangkan penyedia lokal,” katanya. (***)

 

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top