“Jadi ada standar tarif tenaga konsultan. Misalnya, tenaga ahli madya dengan pengalaman lima tahun tarifnya Rp20 juta, maka itu menjadi standar dan tidak boleh lagi menerima tarif di bawah Rp20 juta itu. Kami meyakini jika ini diterapkan, maka tenaga konsultan akan memberikan kemampuan terbaiknya,” jelas Satriya Madjid.

Pergub Sulsel tentang Jasa Konsultan sendiri sudah disusun, saat ini sisa menunggu persetujuan Gubernur Sulsel.

Satriya Madjid mengakui, pertemuan dengan Bupati Wajo ini, merupakan tindak lanjut dari kunjungan Ketua DPRD Wajo Andi Muhammad Alauddin Palaguna bersama Wakil Ketua I Firmansyah Perkesi dan Wakil Ketua II Andi Senurdin Husaini di Sekretariat Inkindo Sulsel di Makassar, Rabu (12/8/2020) lalu.

“Alhamdulillah, dari pertemuan dengan unsur pimpinan DPRD Wajo beberapa waktu lalu kita ditindaklanjuti dengan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo dalam hal ini Pak Bupati Wajo,” jelasnya.

“Kita memang intens melakukan sosialisasi UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa konstruksi yang salah satu poinnya memungkinkan pemerintah daerah membuat peraturan jasa konsultan di sejumlah kabupaten/kota. Di Wajo ini merupakan daerah ke-17 yang kita kunjungi,” tambahnya.

Sementara, Bupati Wajo, Amran Mahmud, menyambut baik rombongan Inkindo Sulsel. Menurutnya, peraturan tentang jasa konsultan sangat bagus dan penting dalam menunjang pembangunan di Wajo.

“Aturan tentang jasa konsultan itu nantinya sangat bagus. Hal ini akan meningkatkan kulitas perencanaan, pengawasan, dan kualitas pembangunan di Wajo,” jelasnya. (***)