search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Djusman AR Apresiasi Penangkapan DPO Korupsi Bank Sulselbar

Hasil Pelaporan dan Pengawalan LP-SIBUK
doelbeckz - Pluz.id Selasa, 22 September 2020 21:00
Djusman AR. foto: doelbeckz/pluz.id
Djusman AR. foto: doelbeckz/pluz.id

PLUZ.ID, MAKASSAR – Direktur Lembaga Peduli Sosial Ekonomi Budaya Hukum & Politik (LP-SIBUK) Sulsel, Djusman AR, selaku saksi pelapor kasus korupsi Bank Sulselbar Cabang Pasangkayu, Mamuju, Sulbar dengan kerugian Rp41 miliar, mengapreseasi penangkapan buronan terpidana Arman Laode Hasan.

“Kita sebagai pelapor dan tidak pernah lelah mengawal kasus ini sejak awal hingga saat ini, sangat mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum yang telah mengeksekusi terpidana yang buron selama ini,” katanya.

Djusman menjelaskan, kejadian adanya Daftar Pencarian Orang (DPO) harusnya menjadi pelajaran berharga ke depannya bagi Kejaksaan untuk lebih protektif dan koordinatif dengan elemen terkait dalam upaya pengawasan terhadap ruang gerak para tersangka, terdakwa apalagi terhadap yang masih berproses upaya banding dan kasasinya.

“Seperti halnya pada kasus korupsi Bank Sulselbar ini, yang pelakunya melarikan diri hingga bertahun-tahun,” jelasnya.

Djusman mengungkapkan, kasus ini pertama kali bergulir sejak dilaporkan pada 2006 hingga dinaikkannya ke tahap penyidikan pada 2007 disertai penetapan tersangka berjumlah 17 orang. Kemudian memasuki persidangan hingga berstatus inkrah pada 2013. Saat itu, semua terpidana pada ramai-ramai mengajukan upaya banding hingga kasasi.

“Dimana modus operandi kasus tersebut adalah proyek jasa konstruksi fiktif, yaitu dalam temuan investigasi lembaga kami saat itu terdapat 150 kontraktor/perusahaan mengajukan permohonan kredit jasa konstruksi pada Bank Sulselbar Cabang Pasangkayu dengan nilai masing-masing Rp400 juta sampai dengan Rp1 miliar dengan jaminan kontrak kerja fiktif, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) fiktif, dan sertifikat tanpa surat kuasa dari pemegang hak,” ujarnya.

“Meski fiktif, Komite Kredit Bank Sulselbar Cabang Pasangkayu memberi persetujuan kredit tersebut secara keseluruhan sekitar Rp41 miliar tanpa melakukan penelitian dan penilaian secara seksama terhadap jaminan/agunan yang diajukan para kontraktor,” tambahnya.

Halaman

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top